Dikatakan pula dalam gugatan itu bahwa mereka menipunya dengan tidak mengungkap berapa sebenarnya nilai warisan yang mestinya ia terima.

Mary Trump menuntut ganti rugi setidaknya 500.000 dollar AS (Rp 7 miliar).

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Donald Trump.

Yang jelas, jika nanti jaksa meminta dokumen atau kesaksian, Donald Trump tak bisa lagi menjadikan tugas-tugas kepresidenan sebagai alasan untuk mangkir.

4. Memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi

Trump dituduh mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik.

Larangan memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tertulis dalam konstitusi Amerika Serikat.

Ada aturan di konstitusi yang mewajibkan semua pejabat federal, termasuk presiden, mendapatkan persetujuan Kongres sebelum menerima keuntungan atau manfaat dari negara-negara lain.

Ada tiga gugatan di Washington yang menuduh Trump tidak meminta persetujuan Kongres.

Salah satunya, menjamu tamu-tamu resmi negara di Trump International Hotel di Washington DC. Tindakan Trump ini dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Trump beralasan, bagaimanapun presiden yang menjabat juga perlu mendapatkan penghasilan, di luar gaji sebagai pejabat negara.

Namun, banyak yang pesimistis kasus ini akan bisa diteruskan.

Tuduhan pelanggaran konstitusi oleh Trump dengan memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi mungkin hanya akan menjadi debat akademik.

5. Kasus dugaan penggelapan pajak

Di luar empat kasus ini, ada kasus penggelapan pajak yang juga dituduhkan kepada Trump.

Jaksa di Manhattan, Cyrus Vance, sudah meminta laporan keuangan Trump, termasuk dokumen pembayaran pajak selama Trump menjabat sebagai presiden dalam delapan tahun terakhir.

Di pengadilan, tim Trump menolak permintaan Vance dengan dalih kasus ini bermotif politik. Pada Oktober lalu, pengadilan banding federal menolak alasan Trump.

Vance menyatakan, dokumen pembayaran pajak Trump sangat penting.

Saat meminta dokumen pembayaran pajak Agustus lalu, Vance menyebut dugaan adanya penipuan bank dan asuransi di Trump Organization.

Trump diperkirakan akan banding dan membawa kasus ini hingga ke Mahkamah Agung.

6. Kasus aset properti

Masih ada satu kasus lagi yang juga melibatkan Trump dan Cohen, pengacara pribadinya.

Pada Februari 2019, kepada para anggota Kongres, Cohen mengatakan bahwa Trump menggelembungkan nilai aset properti untuk mendapatkan pinjaman dan mengecilkan nilai aset ini untuk mengurangi besaran pajak yang harus ia bayar.

Pihak Trump mengatakan, aparat melakukan "balas dendam politik" dengan melakukan investigasi kasus ini.

Kasus tersebut ditangani jaksa New York, Letitia James. Ia masih memerlukan dokumen dan kesaksian dari Trump jika ingin memajukan investigasi.

Saat menjabat sebagai presiden, Trump mengatakan, dirinya terlalu sibuk untuk menghadapi kasus ini.