Namun, jalan menuju anti kekerasan terhadap perempuan masih panjang di skala global.

Hingga saat ini, hanya dua dari tiga negara yang melarang kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, 37 negara di seluruh dunia masih membebaskan pelaku pemerkosaan dari penuntutan, jika korban dan pelaku menikah.

49 negara saat ini tidak memiliki undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Mengapa kita harus menghapus kekerasan terhadap perempuan?

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu pelanggaran hak asas manusia (HAM) yang paling meluas, dilakukan terus-menerus, dan merusak di dunia saat ini.

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena impunitas, keadaan yang tidak dapat dipidana di negara tertentu.

Korban yang lebih memilih diam akibat stigma dan rasa malu yang mengelilingi juga turut menjadi faktornya.

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan dimanifestasikan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologis, meliputi:

• kekerasan terhadap pasangan (penganiayaan, pelecehan psikologis, perkosaan dalam pernikahan, femisida);
• kekerasan dan pelecehan seksual (pemerkosaan, tindakan seksual paksa, rayuan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual terhadap anak-anak, kawin paksa, pelecehan di jalanan, penguntitan, pelecehan di dunia maya);
• perdagangan manusia (perbudakan, eksploitasi seksual);
• mutilasi alat kelamin perempuan; dan
• pernikahan anak.

Konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan memengaruhi mereka di semua aspek kehidupan dan mengancam kesehatan psikologis, fisik, maupun reproduksi.

Misalnya, minimnya ketersediaan pendidikan dasar tidak hanya menghambat perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan.

Pada akhirnya, mereka memiliki akses yang sangat terbatas ke pendidikan tinggi.

Bahkan, kesempatan bagi perempuan di dunia kerja pun terbatas.

Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi kendala untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, perdamaian, serta pemenuhan hak asasi perempuan.