Pada 16 Maret, Finlandia tidak hanya menjalani lockdown, tetapi telah menggunakan Undang-Undang Kekuatan Darurat, yang terakhir digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Aturan itu memberi pemerintah kewenangan untuk mengatur upah dan mewajibkan "penempatan tenaga kerja".

Langkah ini dikritik di media, tetapi jajak pendapat menunjukkan ia mendapat dukungan publik.

Satu arahan jelas diberikan kepada orang-orang Finlandia: mereka perlu tinggal di rumah jika memungkinkan.

Setiap individu dengan gejala ringan didorong untuk menjalani tes. Pertemuan online reguler antara laboratorium, dokter, dan klinik dilakukan untuk mengatur tes itu.

Sanna Marin dan empat rekan kabinet teratasnya memberikan pengarahan virus corona mingguan, menerima pertanyaan dari warga dan media. Salah satunya ditujukan untuk pertanyaan dari anak-anak.

Dia dipuji dan ditempatkan di kelompok yang sama dengan pemimpin Taiwan, Jerman, dan Selandia Baru, membuat beberapa orang bertanya apakah para pemimpin perempuan lebih baik dalam menangani krisis.

"Ada negara yang dipimpin oleh pria yang juga berhasil," kata Sanna Marin kepada BBC.

"Jadi menurut saya ini bukan masalah berbasis gender. Saya pikir kita harus lebih fokus pada apa yang telah dipelajari oleh negara-negara yang telah berhasil [menangani krisis]."

Finlandia, dengan populasi 5,5 juta, mencatat lebih dari 370 kematian, sekitar 60 kematian per satu juta penduduk.

Angka kematian di Inggris lebih dari 10 kali lipatnya.

"Saya pikir beberapa hal yang telah kami pelajari di Finlandia adalah pentingnya mendengarkan para ilmuwan dan membuat keputusan berani dalam ketidakpastian - menurut saya itu juga sangat penting," kata Sanna Marin.

"Kami memiliki masyarakat yang memiliki kepercayaan [pada pemerintah]. Orang-orang mempercayai pemerintah, mereka mempercayai tatanan demokrasi."

Pembatasan Undang-Undang Darurat dicabut lebih awal dari yang direncanakan, pada bulan Juni. Tetapi koalisi pemerintahan menghadapi momen sulit lainnya, yakni ketika Wakil Perdana Menteri sekaligus Pemimpin Partai Tengah, Katri Kulmuni - berusia 33 tahun, termuda dari empat pemimpin koalisi Sanna Marin - mengundurkan diri karena skandal terkait pengeluaran.

Pada September, ia digantikan oleh perempuan lain, Annika Saarikko.

Di depan umum, koalisi pemerintahan tampak bersatu, tetapi ada ketidaksepakatan pribadi.

"Tidak ada partai yang bisa melakukan segalanya dengan caranya sendiri," kata Menteri Pendidikan dan pemimpin Aliansi Kiri, Li Andersson yang berusia 33 tahun.

"Kadang-kadang ada ketegangan yang berkaitan dengan kompromi di balik pintu tertutup. Saya pikir ada semacam kecenderungan dari beberapa orang untuk mengatakan bahwa karena Anda seorang perempuan, Anda akan membuat jenis kebijakan tertentu, atau lebih mudah bagi Anda untuk menyetujui sesuatu jika Anda semua adalah perempuan, dan seterusnya. Padahal belum tentu begitu."

Di masa remajanya Marin tidak membayangkan bahwa kelak dia akan tinggal di Keseranta bersama suaminya dan putri mereka yang berusia dua tahun, Emma.

"Politisi dan politik tampak sangat jauh. Dunia yang sama sekali berbeda dengan tempat saya tinggal," katanya.

"Seperti banyak orang Finlandia lainnya, keluarga saya penuh dengan cerita sedih," tulisnya di blog pribadinya pada 2016.

Dia dibesarkan di sebuah kota kecil di barat daya Finlandia bernama Pirkkala, oleh ibunya, dan pacar perempuan ibunya.

Sebuah "keluarga pelangi", katanya, tetapi di bawah tekanan finansial yang konstan. Setelah ibunya, yang dibesarkan di panti asuhan, menceraikan ayahnya yang pecandu alkohol, Marin bertahan hidup dengan tunjangan.

Sejak usia muda, Sanna Marin bekerja - terutama di pekerjaan ritel - untuk menghidupi keluarganya.

Tidak ada tanda-tanda bahwa ia memiliki potensi.

Gurunya, Pasi Kervinen, di Sekolah Menengah Atas Pirkkala, menyebut ia "murid biasa saja", meskipun pada usia 15 tahun ia meminta pekerjaan rumah tambahan untuk meningkatkan nilainya.

Kebangkitan politiknya, demikian Marin menyebutnya, datang di usia 20-an, ketika ia mulai berpikir bahwa memperbaiki keadaannya sendiri dan orang lain di sekitarnya adalah hal yang mungkin.

Inilah motivasi di balik Program Kesetaraan yang diperkenalkan pemerintahan Marin.

Program itu mencakup kebijakan untuk mendorong orang tua berbagi tanggung jawab secara setara, untuk menindak kekerasan dalam rumah tangga, mengakhiri kesenjangan upah berdasarkan gender, dan meningkatkan pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang yang lebih miskin dan keluarga imigran.

Ada juga rencana untuk mereformasi Trans Act, undang-undang yang mewajibkan mereka yang mengajukan pengakuan gender secara legal untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental selama bertahun-tahun, dan kecuali mereka sudah terbukti tidak subur, dipaksa melakukan sterilisasi.

"Setiap orang harus memiliki hak untuk menentukan identitas mereka sendiri dan program pemerintah mendukung ini," kata Sanna Marin.

Apakah dia menganggap perempuan trans, perempuan?

"Bukan tugas saya untuk mengidentifikasi orang," katanya tegas.

"Adalah tugas setiap orang untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Bukan tempat saya untuk mengatakannya."

Dia mungkin satu-satunya pemimpin pemerintah yang secara terbuka menyatakan posisi tentang identifikasi gender berdasarkan keputusan individu.

Para aktivis hak trans telah melobi selama bertahun-tahun untuk reformasi Undang-Undang Trans yang "terbelakang", dan beberapa mengatakan mereka masih ragu bahwa pemerintah ini akan melakukannya.

Semua pemerintahan sebelumnya yang telah mencoba untuk mengubah undang-undang itu mundur di bawah tekanan konservatif, kata aktivis Kasper Kivisto, yang telah bertemu dengan koalisi untuk memberikan nasihatnya.

"Kami memiliki pemimpin perempuan termuda di suatu negara, tapi ketika seorang diri, ia hanya terlihat sebagai token," katanya.

"Harus ada dukungan dari sistem di belakangnya untuk benar-benar membuat perbedaan."

Namun, kali ini kelima partai dalam koalisi mendukung reformasi aturan itu dan RUU akan diajukan ke parlemen tahun depan.

"Finlandia selalu memiliki pemerintahan koalisi.

"Jadi, kami terbiasa mencoba membuat kompromi dan mencoba menemukan konsensus antara berbagai partai dan ideologi," kata Sanna Marin.

"Saya pikir ini adalah kekuatan, tetapi tidak selalu cara tercepat untuk menyelesaikan sesuatu."

Pada bulan April, penanganan pandemi Marin disambut baik di jajak pendapat.

Sebanyak 85% responden menyatakan sepakat dengan caranya menangani pandemi, meski Marin mengatakan dia tidak melihat jajak pendapat.

Tapi ada juga kritik.

Selama protes global Black Lives Matter, beberapa orang kulit hitam Finlandia mengkritik Program Kesetaraan Marin, yang meski membahas berbagai bentuk ketidaksetaraan, gagal memahami bahwa mereka yang paling menderita adalah orang kulit berwarna.

Sebuah laporan tahun 2019 dari Dewan Eropa mengatakan 63% orang keturunan Afrika mengalami pelecehan rasialisme di Finlandia - tertinggi di Eropa.

Saat ini hanya ada satu anggota parlemen perempuan kulit hitam di parlemen Finlandia, yakni Bella Forsgren.

Maria Ohisalo, 35 tahun, pemimpin Liga Hijau Finlandia mengatakan dia setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mendorong keberagaman dalam kehidupan publik.

"Lima perempuan kulit putih berpendidikan tidak terlalu representatif pada akhirnya. Jika kita benar-benar melihat kesetaraan, hal itu belum terlihat," katanya.

"Tentu saja latar belakang kami mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan yang kami hadapi dalam hidup dan seharusnya ini bukan masalahnya," kata Sanna Marin.

Untuk melakukan perbaikan, itu bukan hanya pekerjaan untuknya, tapi tugas semua orang Finlandia, katanya.

Dia menegaskan Equality Programme akan membantu meningkatkan posisi ras minoritas.