TRIBUNNEWS.COM, DOHA– Penguasa Kerajaan Arab Saudi setuju memberi akses pesawat Israel melintasi wilayah udaranya dalam perjalanan ke Uni Emirat Arab.

Izin dan persetujuan dicapai sebagai hasil pertemuan Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman dan penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner.

Perkembangan terbaru sikap Saudi ini dikabarkan Aljazeera, kantor berita Reuters, dan media Israel, Selasa (1/12/2020).

Kushner dan utusan Timur Tengah Avi Berkowitz dan Brian Hook mendiskusikan masalah ini tak lama setelah mereka tiba di Arab Saudi.

"Kami dapat mendamaikan masalah tersebut," kata seorang pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Reuters.

Perjanjian itu dibuat hanya beberapa jam sebelum penerbangan komersial pertama Israel ke UEA direncanakan Selasa pagi ini waktu setempat.

Penerbangan Israir berisiko dibatalkan tanpa perjanjian penerbangan. Penerbangan langsung tersebut bagian kesepakatan normalisasi yang dicapai Israel tahun ini dengan UEA, Bahrain dan Sudan.

UEA telah memperoleh keuntungan dari normalisasi, termasuk Gedung Putih mendorong penjualan senjata, termasuk jet tempur canggih F-35 ke UEA.

Presiden AS Donald Trump mengutus menantunya, yang juga penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, ke Arab Saudi.

Bersama timnya, Kushner melakukan safari perjalanan ke Riyadh dan Doha, Qatar. Targetnya selain terkait kepentingan Israel, menyelesaikan perselisihan antara Saudi dan sekutunya melawan Qatar.

Seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan kepada kantor berita Reuters, Kushner akan bertemu Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di kota Neom Saudi.

Hari berikutnya akan menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Doha. Kushner ingin membujuk para pemimpin Saudi dan Qatar berdamai dan mencapai kesepakatan baru.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan memberlakukan blokade darat, laut dan udara di Qatar sejak 2017.

Mereka menuduh Doha mendukung terorisme karena menampung di antaranya aktivis dan kelompok Ikhwanul Muslimin, dan mengeluarkan daftar 13 tuntutan.