Area itulah yang terus diawasi komunitas intelijen AS saat ini. Pemerintah AS mengharapkan kemungkinan pembalasan Iran akan terjadi sekitar peringatan setahun pembunuhan Soleimani awal tahun depan.

Tetapi pejabat itu menjelaskan opsi Iran dibatasi karena pelantikan Presiden terpilih Joe Biden akan dilakukan sekitar dua minggu setelah tanggal itu.

Langkah Iran untuk mengambil tindakan terhadap AS, terutama membunuh orang Amerika, akan mempersulit Biden untuk mencabut sanksi terhadap Iran saat dia mulai menjabat.

Jika Iran tidak melakukan apa-apa, ancaman pembalasan mereka akan terlihat seperti pepesan kosong secara domestic maupun geopolitik regional Timur Tengah.

Selama pidato kebijakan luar negeri tahun lalu, Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015 jika Teheran mematuhi pakta tersebut.

Ini langkah yang menurut para penasihat akan membutuhkan kerja sama yang erat dengan sekutu dan segera memulai negosiasi baru.

Setelah pemerintahan Trump menarik diri dari pakta multilateral itu, dan meluncurkan kampanye antiIran, Teheran mengumumkan mereka tidak akan lagi terikat perjanjian.

Pada Selasa, parlemen Iran mendukung garis besar rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melawan sanksi yang dikenakan pada program nuklirnya.

Persetujuan parlemen itu berarti upaya pengayaan uranium akan bisa dilanjutkan. Penguasaan uranium tingkat tinggi memungkinkan pembuatan bom nuklir oleh Iran.

Rancangan RUU tersebut menguraikan Rencana Aksi Strategis yang mewajibkan Organisasi Energi Atom Iran untuk memproduksi setidaknya 120 kilogram uranium yang diperkaya 20 persen setiap tahun.

Sebanyak 251 dari total 260 anggota parlemen Iran yang hadir memilih "ya" untuk garis besar rancangan undang-undang tersebut.

Setelah disetujui, Iran juga dapat mengabaikan pembatasan lain yang dikenakan pada program nuklirnya menurut kesepakatan nuklir (JCPOA).

Perjanjian itu mensyaratkan pengawasan internasional untuk fasilitas nuklir Iran dan aktivitas di dalamnya.(Tribunnews.com/CNN/xna)