TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Kota Paris didenda karena memiliki banyak staf perempuan.

Dilansir The Guardian, Kota Paris harus menanggung denda lantaran terlalu banyak wanita yang duduk di posisi senior. 

Denda itu sebesar 90 ribu euro atau sekitar Rp 1,5 milyar.

Sanksi ini dinilai Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, sebagai tindakan tak masuk akal.

Denda tersebut diminta oleh Kementerian Layanan Publik Prancis.

Balai Kota Paris dianggap melanggar peraturan nasional tentang kesetaraan gender dalam kepegawaian tahun 2018.

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah didenda," kata Wali Kota Hidalgo, seorang anggota Partai Sosialis, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Kata Ayah Lionel Messi Soal Kabar Proses Negoisasi dengan Paris Saint-Germain

Baca juga: Presiden Turki: Saya Berharap Prancis Segera Singkirkan Emmanuel Macron Secepat Mungkin

Hidalgo dalam pertemuan dewan kota menambahkan, bahwa dia sangat gembira saat diberitahu soal sanksi tersebut.

Hidalgo mengatakan, dia dianggap salah karena ada 11 wanita dan hanya ada 5 pria di kantornya.

Mereka semua menduduki posisi di manajemen Balai kota pada 2018.

Artinya, 69 persen pengangkatan jatuh ke tangan wanita.

"Manajemen balai kota tiba-tiba menjadi terlalu feminis," kata Hidalgo.

Wali Kota ini terpilih kembali tahun lalu untuk memimpin Kota Paris.

Menurut teks putusan yang dikutip oleh Le Monde, balai kota melanggar aturan sejak 2013.

Telah ditetapkan bahwa satu jenis kelamin tidak boleh memiliki lebih dari 60 persen posisi untuk staf manajemen.

Hidalgo berkata bahwa dia akan membawa cek denda Rp 1,5 milyar itu ke pemerintah secara langsung.

Dia akan ke sana bersama dengan wakil wali kota dan semua staf wanita yang bekerja dengannya.

"Denda ini jelas tidak masuk akal, tidak adil, tidak bertanggung jawab dan berbahaya," katanya.

Baca juga: Fakta Unik Catacombs, Terowongan di Paris yang Berisi Jutaan Tengkorak Manusia

Baca juga: Polisi Paris Pukuli Pria Kulit Hitam dan Semprot Gas Air Mata tanpa Alasan Jelas

Wali Kota Paris ini mengatakan, wanita di Prancis harus dipromosikan dengan semangat karena ketertinggalannya di negara ini masih sangat besar.

"Ya, untuk suatu hari mencapai paritas, kita harus mempercepat tempo dan memastikan bahwa lebih banyak perempuan yang diangkat daripada laki-laki," katanya.

Menteri Layanan Publik Prancis, Amélie de Montchalin, di Twitternya mengatakan bahwa denda ini sudah berlaku sejak 2018.

Sejak saat itu, aturan absurd tentang paritas dalam manajemen telah dicabut, katanya.

"Saya ingin denda yang dibayarkan Paris tahun 2018 untuk membiayai tindakan nyata mempromosikan perempuan dalam pelayanan publik."

"Saya mengundang Anda ke kementerian untuk membahasnya," katanya, berpesan kepada Hidalgo.

Montchalin merupakan politisi dari partai berkuasa La République En Marche.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)