Langkah ini diambil sebelum Trump meninggalkan jabatannya, digantikan Joe Biden pada 20 Januri 2021.

Namun, frekuensi serangan roket di Irak telah membuat frustrasi pemerintahan Trump.

Kelompok milisi yang didukung Iran telah disalahkan karena mengatur serangan, termasuk kelompok Kataib Hezbollah.

Baca juga: AS Sukses Bikin Rudal Hipersonic, Mampu Melesat 9.600 Km Per Jam

Pelanggaran Gencatan Senjata

Pada Oktober, kelompok-kelompok ini menyetujui gencatan senjata yang tidak terbatas, tetapi serangan Minggu adalah pelanggaran ketiga yang terlihat.

Yang pertama pada 17 November 2020, terlihat tembakan roket menghantam kedutaan AS dan berbagai bagian Ibu Kota Irak, menewaskan seorang wanita muda.

Pada 10 Desember 2020, dua konvoi yang mengangkut peralatan logistik untuk koalisi pimpinan AS yang membantu pasukan Irak melawan kelompok bersenjata menjadi sasaran bom pinggir jalan.

Pada bulan September, Washington memperingatkan Irak bahwa mereka akan menutup Kedutaan Besarnya di Baghdad jika pemerintah gagal mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri serangan roket dan lainnya oleh milisi yang didukung Iran terhadap kepentingan Amerika dan sekutu di negara itu.

Namun, dalam tindakan yang tidak biasa, beberapa faksi mengutuk serangan Minggu itu.

Moqtada Sadr, seorang sarjana populis dan mantan pemimpin milisi, mencuit bahwa "tidak ada yang berhak menggunakan senjata di luar negara".

Bahkan, Kataib Hezbollah yang disalahkan atas serangan lain mengeluarkan pernyataan online.

"Pemboman kedutaan jahat (kedutaan besar AS) saat ini dianggap rusak," katanya, sementara juga mengutuk penggunaan sistem C-RAM oleh kedutaan AS.

Pernyataan itu bisa menjadi upaya untuk menenangkan ketegangan sebelum peringatan 3 Januari serangan pesawat tak berawak AS yang menewaskan Soleimani dan komandan utama Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)