Empat Daerah di Jepang Minta Standar Investigasi Rute Penularan Covid-19

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Salah satu keberhasilan Jepang menekan jumlah masyarakat terinfeksi Covid-19 dengan mencari rute penularan infeksi Covid-19.

Dalam waktu dekat akan dikeluarkan UU yang menghukum pelanggar yang tidak mau kerja sama memberitahukan rute penularan tersebut.

"Empat kepala daerah baik dari Tokyo, Chiba, Saitama dan Kanagawa telah meminta standar Kementerian Kesehatan mengenai investigasi penularan Covid-19," papar sumber Tribunnews.com, Senin (11/1/2021).

Hal tersebut nantinya juga terkait hukuman bagi orang yang tak mau memberitahukan rute penularannya, baik denda uang dan atau penjara di masa mendatang setelah UU baru ke luar.

Pasien di 4 wilayah dengan risiko tinggi menjadi sakit parah disebut-sebut akan meningkatkan beban kerja kontak dekat dan puskesmas untuk menyelidiki jalur penularan akibat peningkatan pesat jumlah orang yang terinfeksi virus corona.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Fukuo Chosen Ditiadakan di Jepang

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan standar khusus untuk investigasi seperti memprioritaskan kasus," kata seorang pejabat Pemda Tokyo.

Di wilayah metropolitan Tokyo, Saitama, Chiba, dan Kanagawa, beban survei epidemiologi aktif oleh pusat kesehatan untuk menyelidiki kontak dekat dan jalur infeksi telah meningkat.

Karena peningkatan pesat pada orang yang terinfeksi, dan di Prefektur Kanagawa, hal ini biasa terjadi penyebarannya.

Sebagai aturan umum, tidak melakukan survei kontak dekat selain mereka yang tinggal bersama.

Survei telah berkurang secara signifikan.

Dalam keadaan ini, satu wilayah metropolitan Tokyo dan 3 prefektur telah mengeluarkan permintaan ke Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, Minggu (10/1/2021).

Permintaan kriteria khusus untuk investigasi seperti mengutamakan kasus di mana terdapat orang dengan risiko kejengkelan yang tinggi dan metode penyederhanaan investigasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dengan jumlah personel yang terbatas.

Selain itu, dukungan untuk pemasok makanan dan minuman yang penjualannya menurun karena permintaan untuk mempersingkat jam kerja ke restoran.

Dan bahkan jika mereka memiliki izin untuk memelihara sistem penyediaan perawatan medis, mereka akan terlibat dalam pekerjaan perawatan.