Penjualan Senjata Meningkat Jelang Pelantikan Presiden AS Joe Biden
Sekelompok demonstran berkumpul di depan gedung DPRD beberapa negara bagian pada Minggu (17/1/2021).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Sekelompok demonstran berkumpul di depan gedung DPRD beberapa negara bagian pada Minggu (17/1/2021).
Sebagian demonstran membawa senjata api.
Para demonstran berdiri berhadap-hadapan dengan penjagaan ketat gedung DPRD Amerika.
Selusin orang terlihat berunjuk rasa dengan senapan di tangan di depan polisi negara bagian Ohio.
Sekira 20 orang juga berdemonstrasi di depan gedung DPRD Michigan.
Baca juga: Ibu Kota Amerika bak Zona Perang Jelang Pelantikan Biden, 25 Ribu Pasukan Garda Nasional Dikerahkan
Sebagian pengunjuk rasa membawa senjata api.
Aparat keamanan di seluruh Amerika juga memperketat pengamanan, utamanya di tiap gedung DPRD dan gedung Capitol atau gedung DPR di Washington.
Ini menyusul rencana pelantikan Joe Biden sebagai presiden terpilih Amerika pada Rabu lusa.
Beberapa gedung DPRD telah ditutup.
Aparat keamanan memasang pagar tinggi di tiap gedung DPRD dan DPR di Washington. Polisi yang bertugas jaga telah ditambah.
Lebih dari sepertiga gubenur negara bagian meminta Tentara Nasional membantu menjaga gedung DPRD. Beberapa gubernur menetapkan status darurat.
“Gedung DPRD ini sudah berubah jadi benteng. Aku tak pernah berpikir akan melihat pemandangan seperti ini,” kata Presiden Senat Oregon Peter Courtney, seperti dilansir APNews.
Sementara itu, toko senjata api di berbagai negara bagian Amerika Serikat kebanjiran pembeli menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (20/1/2021).
Tren ini muncul menyusul kabar protes bersenjata akan terjadi di seluruh Amerika Serikat.
Masyarakat mencari senjata untuk melindungi diri.
“Aku sudah berjualan senjata selama 18 tahun. Tak pernah seburuk ini keadaannya,” kata pemilik toko senjata Austin Rohr, dilansir dari CBS.
Amerika sedang berada dalam kondisi tegang.
Sebelumnya, pembelian senjata api secara massal terjadi masyarakat Amerika takut gejolak akan terjadi menyusul merebaknya corona pada Maret 2020.
Kini, pemilihan presiden juga ikut memanaskan suasana hingga puncaknya gerombolan perusuh menerobos masuk Gedung Capitol pada Rabu (6/1/2021).
“Banyak ketakpastian di luar sana, orang-orang ketakutan. Orang-orang ingin melindungi rumah mereka, keluarga mereka, dan kepemilikan mereka,” kata Rohr.
Rohr bercerita, setiap hari banyak pengunjung, yang tak pernah memiliki senjata sebelumnya, datang. Ini membuat tokohnya kehabisan stok senjata dengan cepat.
Menurut Rohr, tak ada cukup banyak senjata untuk mengimbangi pertambahan jumlah pembeli. Ia juga mengaku kekurangan pekerja untuk melayani pembeli.
Pemandangan serupa juga terlihat pada pameran senjata Davenport Gun & Knife di Mississippi Valley Fairgrounds. Sekira 3.500 orang mengunjungi pameran itu dan senjata di pameran itu laris manis.
“Kami kelihatannya telah menjual sekitar 50 persen senjata yang kami miliki,” kata seorang pemilik vendor pada CBS.
Rohr memperkirakan, keadaan seperti ini akan bertahan lama.
“Prediksi kami, akan terus seperti ini selama 2 tahun ke depan,” kata Rohr.
Pasukan tentara diturunkan
Badan penegak hukum Amerika Serikat (AS) sedang mengecek personel Garda Nasional, untuk memastikan tidak ada pembangkang saat pelantikan presiden terpilih Joe Biden.
Hal tersebut disampaikan jenderal bintang empat Daniel Hokanson, yang mengepalai Biro Garda Nasional, pada Minggu (17/1/2021).
Sebab, saat penyerbuan Capitol Hill 6 Januari lalu ternyata ada beberapa perusuh yang terkait dengan militer, baik di masa lalu atau saat ini.
"Dalam koordinasi dengan Paspampres dan FBI, mereka mengecek semua personel yang masuk," kata Hokanson saat ditanya CBS News.
Kantor berita AFP melaporkan, sebagian besar wilayah Washington DC kini menyerupai benteng zona perang.
Banyak daerah pusat kota yang ditutup, pagar kawat berduri dibentangkan, dan sekitar 25.000 tentara Garda Nasional dikerahkan ke ibu kota AS tersebut.
Dalam sepucuk surat baru-baru ini kepada semua tentara AS, Kepala Staf Gabungan berkata ke para anggotanya, bahwa kerusuhan 6 Januari tidak sejalan dengan aturan hukum.
Ia menambahkan, tentara harus menegakkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa.
Kendaraan lapis baja dicuri
Sebuah kendaraan lapis baja dicuri dari fasilitas Garda Nasional di pinggiran Los Angeles, beberapa hari sebelum pelantikan Joe Biden.
FBI lalu menawarkan hadiah 10.000 dollar AS (Rp 141 juta) bagi siapa pun yang menemukan Humvee militer seharga 120.000 dollar AS (Rp 1,7 miliar) tersebut.
Kendaraan kamuflase hijau yang dicuri itu memiliki 4 pintu, berplat nomor 4OBSBHQ6.
Nomor administrasi Humvee WV57TO-HQ06/M1165A1 dan nomor registrasinya adalah NZ311R.
FBI juga memperingatkan bahwa mencuri fasilitas militer akan mendapat hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Batalkan Sejumlah Keputusan Trump
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menyampaikan seruan persatuan nasional ketika dia dilantik pada Rabu (20/1/2021).
Biden juga dan merencanakan langkah segera untuk memerangi pandemi virus corona dan membatalkan sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump yang paling kontroversial
Hal itu disampaikan Kepala Stafnya, Ron Klain pada Minggu (17/1/2021) waktu setempat seperti dilansir Associated Press (AP).
Biden berniat melakukan serangkaian tindakan kebijakan di jam-jam pertamanya sebagai presiden setelah pelantikannya.
“Biden akan mengambil “salvo pembuka” dalam 10 hari masa kerjanya untuk mengorientasikan kembali negara tanpa menunggu Kongres,” kata Ron Klain.
Klain mengatakan kepada CNN "State of the Union," dalam pidato perdananya kepada bangsa, Biden akan menyampaikan "pesan untuk membawa negara ini kepada kemajuan. Sebuah pesan persatuan.
Sebuah pesan untuk menyelesaikan sesuatu."
Biden akan mengakhiri pembatasan Trump pada imigrasi ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim, bergerak untuk bergabung kembali dengan kesepatan iklim Paris dan mengamanatkan pemakaian masker.
“Hal itu adalah di antara sekitar selusin tindakan kebijakam yang akan dilakukan Biden pada hari pertamanya di Gedung Putih,” ujar Klain.
Tindakan lain termasuk memperpanjang jeda pembayaran pinjaman dan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah penggusuran dan penyitaan bagi mereka yang berjuang selama pandemi.
"Tindakan eksekutif ini akan memberikan bantuan kepada jutaan orang Amerika yang berjuang dalam menghadapi krisis ini," kata Klain.
"Presiden terpilih Biden akan mengambil tindakan - bukan hanya untuk membalikkan kerusakan paling berat dari pemerintahan Trump - tetapi juga untuk mulai menggerakkan negara kita ke depan."
“Menyediakan jalur kewarganegaraan bagi jutaan imigran di AS secara ilegal akan menjadi bagian dari agenda Biden,” jelasnya.
Pada Kamis (21/1/2021), hari kedua presiden baru menjabat, Biden akan menandatangani perintah terkait wabah Covid-19 yang bertujuan membuka kembali sekolah dan bisnis serta memperluas pengujian virus, menurut Klain.
Hari berikutnya, Jumat (22/1/2021), Biden akan mengambil kebijakan memberikan bantuan ekonomi kepada mereka yang menderita masalah ekonomi selama pandemi.
Pada minggu berikutnya, kata Klain, Biden akan mengambil tindakan tambahan yang berkaitan dengan reformasi peradilan pidana, perubahan iklim dan imigrasi - termasuk arahan untuk mempercepat menyatukan kembali keluarga yang dipisahkan di perbatasan AS-Meksiko di bawah kebijakan Trump.(AP)
Sumber: Kompas TV/Kompas.com