Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah dilaksanakan pada 20 Januari 2021 dan menandai dimulainya masa jabatan empat tahunnya sebagai Presiden ke-46 AS dan Kamala Harris sebagai Wakil Presidennya.

Pada hari pertamanya menjabat, Biden telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk membatalkan 'warisan kebijakan' Presiden ke-45 AS Donald Trump.

Dikutip dari laman Sputnik News, Kamis (21/1/2021), ada beberapa perintah eksekutif yang ia teken yakni terkait imigrasi, perubahan iklim, kesetaraan rasial dan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya bangga dengan tindakan eksekutif hari ini. Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika," kata Biden.

1. Menghentikan Pembangunan Tembok Perbatasan dan Menghentikan Larangan Perjalanan dari Negara Muslim Tertentu ke AS

Pada hari Rabu kemarin, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Baca juga: Warga di Desa Thulasendrapuram India Bangga Kamala Harris Jadi Wakil Presiden Amerika Dampingi Biden

Trump sebelumnya telah mengumumkan kondisi darurat nasional di perbatasan Selatan, ini dilakukan untuk mengalihkan dana darurat ke proyek pembangunan tembok perbatasan.

Biden juga menghentikan apa yang disebut sebagai 'larangan perjalanan bagi muslim di negara tertentu' yang sebelumnya diberlakukan pemerintahan Trump.

Pada Januari 2017, pemerintahan Trump kali pertama memperkenalkan larangan yang melarang masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari tujuh negara mayoritas muslim.

Meskipun pengadilan beberapa kali memaksa pemerintahan Trump mengubah larangan tersebut.

2. Kembali Ke Paris Climate Accord

Biden juga memastikan komitmennya untuk mengembalikan AS ke Perjanjian Paris.

"Komitmen yang saya buat bahwa Amerika akan bergabung kembali dengan Paris Climate Accord mulai hari ini," tegas Biden.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut baik keputusan Biden untuk kembali bergabung dengan Perjanjian Paris.

"Saya secara hangat menyambut langkah Presiden Biden untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan bergabung dengan koalisi pemerintah, kota, negara bagian, bisnis serta orang-orang yang sedang mengambil tindakan untuk menghadapi krisis iklim," kata Guterres.

Guterres juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Biden dalam mengatasi darurat iklim dan membantu negara-negara untuk pulih dari pandemi.

"Saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Biden dan para pemimpin lainnya untuk mengatasi darurat iklim, dan pemulihan lebih baik dari Covid-19," jelas Guterres.

3. Biden Membuat AS Bergabung Kembali dengan WHO

Pemerintahan Biden membuat keputusan untuk mendorong AS kembali bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ini dilakukan karena sebelumnya Trump mengumumkan pada Mei 2020 bahwa AS secara resmi mengakhiri hubungan dengan organisasi tersebut dan mengalihkan pendanaan yang selama ini mengalir ke WHO ke inisiatif kesehatan publik lainnya.

Baca juga: Reaksi Pemimpin Dunia saat Joe Biden Dilantik: Israel Perkuat Aliansi, Hamas Syukuri Trump Tumbang

Saat itu, Trump mengklaim bahwa WHO membantu China menyembunyikan informasi terkait asal usul Covid-19.

Terkait keputusan Biden untuk mengembalikan kepercayaan AS kepada WHO, Guterres pun menyambut baik keputusan itu.

"Kami akan terus maju dengan kecepatan dan urgensi, karena banyak yang harus kami lakukan di musim dingin yang penuh bahaya dan kemungkinan yang signifikan ini. Banyak yang harus diperbaiki, dipulihkan, disembuhkan, banyak yang harus dibangun dan didapatkan," pungkas Biden.

4. Biden Cabut Izin untuk Pipa Keystone XL

Secara keseluruhan, Biden menandatangani 17 perintah eksekutif untuk membatalkan beberapa kebijakan administrasi Trump.

Termasuk menghentikan proyek pipa Keystone XL dan mencabut pengembangan minyak serta gas di lahan satwa liar federal.

Ia juga menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan publik AS untuk mengenakan masker dan menjaga jarak sosial (social distancing) selama berada di properti milik federal.

Terkait keputusan Biden mencabut izin proyek pipa Keystone XL, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menghormati sekaligus kecewa terhadap tindakan Biden.

"Meskipun kami menyambut baik komitmen Presiden Biden untuk memerangi perubahan iklim, kami kecewa, namun harus mengakui bahwa ini keputusan Presiden untuk memenuhi janji kampanyenya terkait Keystone XL," kata Trudeau dalam sebuah pernyataan.

Keputusan untuk memblokir pipa kontroversial ini memang tetap diambil meskipun Trudeau telah melakukan lobi pada menit-menit terakhir.

Kanada memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan Trudeau menginginkan pipa tersebut 'mengamankan' industri minyak negaranya.

Selain itu, proyek Keystone XL ini juga untuk menghindari upaya alternatif lainnya yakni mengangkut minyak sejauh ribuan mil melintasi Kanada menggunakan kereta api dari Athabasca di Alberta ke Pantai Timur.