Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah mengangkat Taro Kono sebagai Koordinator Vaksinasi di Jepang, Selasa (19/1/2021) lalu.

Taro Kano diharapkan dapat mengejar ketertinggalan Jepang atas vaksinasi dibandingkan negara lain dan sekaligus menaikkan popularitas kembali PM Suga yang jatuh di angka sekitar 30-an persen saat ini.

"Vaksin secara harfiah bisa menjadi "kartu truf" bagi kebangkitan pemerintahan perdana menteri, yang telah dikritik karena tanggapan corona sebagai "terbelakang". Jika vaksinasi berlanjut dan infeksi bisa ditekan sampai batas tertentu, akselerator kegiatan ekonomi dan sosial bisa merangkak naik kembali," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (23/1/2021).

Meskipun Kono diangkat segera setelah pidato kebijakan, ada suara yang mengatakan PM Suga berkomentar, "Saya seharusnya membuatnya dalam pidato."

Baca juga: Takeda Mulai Suntikkan Vaksin Covid-19 Uji Klinis Bagi 200 Warga Jepang

Baca juga: 40 Persen dari 498 Perusahaan Air di Jepang Bebaskan Biaya

Sedangkan estafet obor Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 25 Maret 2021. Vaksin adalah kunci urusan politik.

Vaksinasi yang akan dimulai pada akhir Februari ini memiliki banyak masalah seperti penggunaan lemari es bersuhu sangat rendah, pengembangan jaringan transportasi, dan pengamanan tempat inokulasi skala besar.

Dikatakan sumber, bahwa persiapan telah ditunda, karena perdana menteri baru-baru ini menyatakan kesal karena Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan tidak bergerak cepat untuk vaksinasi, sehingga ditunjuklah Koordinator/Menteri khusus vaksinasi, Taro Kono.

Menurut sumber Tribunnews.com, perdana menteri Suga belakangan ini lelah.

Lingkungan mengungkapkan bahwa "ukuran corona tidak bekerja dengan baik dan saya lelah secara fisik dan mental."

Pada tanggal 17 Januari, sehari sebelum pidato resminya di Sidang Umum Parlemen ke-204, PM Suga untuk pertama kali menerima nasihat orang-orang di sekitarnya dan tinggal di asrama.

Apakah perpanjangan deklarasi tidak dapat dihindari?

Perdana menteri, yang dihadapkan pada hambatan, ingin memproses anggaran tambahan ketiga untuk tahun 2020 dan amandemen Undang-Undang tentang Tindakan Khusus untuk Penanggulangan Corona pada awal Februari dalam sesi Diet biasa, dan untuk memastikan bahwa anggaran segera disetujui.

Belum lagi upaya terkait untuk pembentukan kebijakan Digital Agency untuk papan nama, dan menggambar cetak biru untuk mencabut administrasi.

Baca juga: Kemenkes Bantah Bupati Sleman Positif Covid-19 akibat Vaksin, Diduga Sudah Terpapar saat Divaksin

Baca juga: UI Kembangkan 4 Platform Vaksin, DNA Jadi yang Tercepat

Namun, tidak pasti apakah itu akan berjalan seperti yang diharapkan Perdana Menteri.

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR (21 Oktober 2021), partai oposisi seperti Partai Demokrat Konstitusional menuntut agar anggaran ditata ulang karena keadaan berubah akibat keadaan darurat, dan berhati-hati tentang amandemen UU Tindakan Khusus yang semula disepakati.

Sikap konfrontasinya sudah jelas, seperti menunjukkan batas waktu keadaan darurat yang diumumkan akan diterbitkan kembali tanggal 7 Februari, dan sudah ada pandangan luas dalam LDP bahwa "perpanjangan tidak bisa dihindari."

Tak ayal, oposisi akan mengintensifkan kritik terhadap pemerintah dalam pembahasan Panitia Anggaran jika benar-benar diperpanjang.

"Mari lakukan yang terbaik untuk menyambut sidang Diet biasa tahun depan sebagai partai yang berkuasa. Dan menunjukkan motivasi untuk pergantian pemerintahan sejak 2009," kata Yukio Edano, perwakilan dari Partai Demokrat Konstitusional, saat sidang diet 18 Januari lalu dan disambut meriah kalangan oposisi.