"Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang," imbuh dia.

Tindakan itu dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat setelah pemilihan umum yang menurut tentara curang.

NLD mengklaim kemenangan setelah pemilu digelar pada November 2020 lalu.

Hal itu menandai pemungutan suara demokratis kedua di Myanmar sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2015.

Dalam pernyataan yang dirilis 29 Januari, misi internasional di Myanmar mendesak militer untuk mematuhi norma-norma demokrasi.

"Kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," bunyi pernyataan itu, yang ditandatangani perwakilan dari AS, Inggris, dan Uni Eropa.

"Kami mendukung semua orang yang bekerja menuju kebebasan demokrasi lebih besar, perdamaian abadi, dan kemakmuran inklusif bagi rakyat Myanmar," tambahnya.

Baca juga: Selain Kudeta Myanmar, Ini 5 Kudeta Militer Berbahaya Beberapa Tahun Terakhir

Baca juga: Guru Besar UI Beri Saran kepada Pemerintah Indonesia Terkait Kudeta Militer di Myanmar

Organisasi non-pemerintah hak asasi manusia, Burma Rights UK mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter, berita penahanan Suu Kyi "menghancurkan".

"Ini perlu ditanggapi dengan tanggapan internasional yang paling kuat."

Militer perlu dibuat untuk memahami bahwa mereka telah membuat kesalahan perhitungan besar dalam berpikir bahwa mereka bisa lolos," cuit kelompok itu.

Suu Kyi adalah seorang pahlawan demokrasi di negara asalnya, Myanmar.

Ia adalah mantan tahanan politik yang menghabiskan dua dekade di bawah tahanan rumah.

Ia juga putri dari ikon kemerdekaan yang terbunuh.

Sejak partainya menang telak pada 2015, ia telah menjadi pemimpin de facto Myanmar dan menempati posisi sebagai penasihat negara - gelar yang diciptakan sebagai jalan keluar dari konstitusi yang melarangnya menjadi presiden.

Namun, reputasi internasionalnya telah ternoda dalam beberapa tahun terakhir oleh tuduhan genosida pada populasi Muslim Rohingya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)