TRIBUNNEWS.COM, NAYPYTAW - Polisi Myanmar telah mengajukan sejumlah tuntutan terhadap pemimpin pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan dalam kudeta militer, Senin (1/2/2021).

Berdasarkan dokumen Kepolisian, Suu Kyi didakwa melanggar atas pelanggaran Undang-Undang ekspor-impor dan kepemilikan perangkat alat komunikasi walkie-talkie.

Untuk itu, Kepolisian Myanmar melakukan penahanan terhadap Suu Kyi  hingga 15 Februari 2021.

Baca juga: Video Detik-detik Anggota Parlemen Myanmar Dijemput Paksa Tentara Bersenjata Saat Kudeta Militer

Demikian menurut dokumen polisi seperti dilansir Reuters, Rabu (3/2/2021).

Dokumen dari kantor polisi di ibukota Naypyitaw mengatakan para perwira militer yang menggeledah kediaman Suu Kyi telah menemukan radio genggam walkie-talkie yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

Setelah terjadi kudeta, militer menyerahkan kekuasaan kepada komandannya, Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Sebelumnya, Militer Myanmar mengungkap alasan penahanan terhadap pemimpin de-facto hasil pemilu Aung San Suu Kyi dan para pemimpin senior partai Liga Demokrasi (NLD), pada  Senin (1/2/2021).

Bukan hanya Aung San Suu Kyi yang ditahan, para pemimpin senior partai Liga Demokrasi (NLD) turut juga diamankan militer. 

Presiden Myanmar Win Myint juga ikut ditahan.

Senin (1/2/2021), Aung San Suu Kyi dan elite partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerebekan dini hari oleh militer Mynmar.

Militer Myanmar mengatakan pihaknya melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilihan umum tahun lalu.

"Militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu,” jelas militer Mynmar, seperti dilansir Reuters, Senin (1/2/2021).

Min Aung Hlaing mengatakan dalam pertemuan pertama pemerintahan barunya pada hari Selasa bahwa tidak dapat dihindari militer harus mengambil kekuasaan setelah protes atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu ditolak.

“Pemilu dan penanggulangan Covid-19 menjadi prioritas junta,” katanya.