Kudeta Myanmar: Militer Blokir Akses Facebook demi Stabilitas
Penguasa militer Myanmar memblokir akses ke Facebook, beberapa hari setelah menggulingkan pemerintah.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
Sekira 70 anggota parlemen menolak untuk meninggalkan wisma pemerintah di Ibu Kota, Nay Pyi Taw.
BBC Burma melaporkan, mereka telah menyatakan sesi parlemen baru.
Para anggota parlemen adalah anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil terpilih yang digulingkan dan kemudian ditangkap dalam kudeta.
Militer mengajukan dakwaan terhadapnya dan Presiden Win Myint yang digulingkan pada Rabu (3/2/2021).
Anggota parlemen termasuk di antara ratusan yang dikurung oleh militer di wisma sebelum diberi tahu bahwa mereka bebas untuk pergi.
Tetapi di sebagian besar jalan tampak tenang tanpa tanda-tanda protes besar dan jam malam yang berlaku.
Namun, tidak demikian dengan kondisi rumah sakit.
Banyak petugas medis telah berhenti bekerja, atau melanjutkan sambil mengenakan simbol pembangkangan untuk menentang penindasan demokrasi berumur pendek di Myanmar.
Baca juga: Polisi Myanmar Dakwa Suu Kyi Langgar UU Ekspor-Impor
Tanggapan PBB
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyerukan agar konstitusional dibentuk kembali di Myanmar.
Ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," katanya.
"Benar-benar tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat,: tuturnya.
"Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju," tambahnya.
Baca juga: Negara Kelompok G7 Kecam Kudeta Militer di Myanmar