Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kim Jong-un Pecat Pejabat Senior Komite Sentral yang Gagal Atasi Krisis

Pejabat yang dipecat itu bernama Kim Tu-ill. Bulan lalu, ia ditunjuk sebagai Direktur Departemen Urusan Ekonomi Komite Sentral Partai Pekerja Korea.

Editor: Setya Krisna Sumarga
zoom-in Kim Jong-un Pecat Pejabat Senior Komite Sentral yang Gagal Atasi Krisis
AFP/KCNA
FILE - Kim Jong-un bersama istrinya Ri So-jul, dielu-elukan para tentara muda pada sebuah acara Maret 2017. 

TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memecat pejabat senior ekonomi di tengah krisis yang semakin parah di negaranya.

Penutupan perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, penurunan perdagangan dan minimnya bahan baku pangan dapat menyebabkan badai yang sempurna bagi Negara itu.

Kantor berita Associated Press dan Aljazeera.com, Jumat (12/2/2021) mewartakan, pejabat yang dipecat baru sebulan lalu ditunjuk.

Ia dipandang gagal menemukan ide-ide baru untuk menyelamatkan ekonomi Korea Utara yang sedang menghadapi masalah besar.

Pejabat yang dipecat itu bernama Kim Tu-ill. Bulan lalu, ia ditunjuk sebagai Direktur Departemen Urusan Ekonomi Komite Sentral Partai Pekerja Korea Utara.

Baca juga: Tangis Kim Jong Un Pecah saat Cerita Kesulitan Korut: Didera Banjir, Topan hingga Kena Dampak Corona

Baca juga: Kim Yo-jong Muncul Lagi, Adik Pemimpin Korut Kim Jong-un Itu Kecam Keras Menlu Korsel

Baca juga: Kim Jong Un Naik Pitam setelah Pembelot Korut Edit Foto sang Istri dalam Selebaran

Perkembangan ini dilaporkan media pemerintah di Pyongyang, menandai periode terberat pemerintahan sembilan tahun Kim Jong-un.

Diplomasi yang dia harapkan bisa mencabut sanksi ekonomi yang dipimpin AS atas program nuklirnya menemui jalan buntu.

BERITA TERKAIT

Penutupan perbatasan menyusul pandemi Covid-19 serta bencana alam yang menghancurkan pertanian tahun lalu memperdalam kerusakan ekonomi Korut.

Ini juga memperparah kerusakan selama dekade kegagalan kebijakan, termasuk a kelaparan yang melumpuhkan di era 1990-an.

Penutupan perbatasan menyebabkan volume perdagangan dengan China, sumber utama dukungan ekonomi Korea Utara, turun 75 persen dalam 10 bulan pertama tahun ini.

Kekurangan bahan baku menyebabkan output pabrik jatuh ke level terendah sejak Kim berkuasa pada 2011.

Harga makanan impor, seperti gula naik empat kali lipat, menurut badan intelijen Korea Selatan yang dikutip kantor berita AP.

Tantangan saat ini telah memaksa Kim Jong-un untuk secara terbuka mengakui rencana ekonomi masa lalu tidak berhasil.

Rencana lima tahun baru untuk mengembangkan ekonomi dikeluarkan selama kongres Partai Buruh yang berkuasa pada Januari 2021.

Tapi komentar Kim selama pertemuan Komite Sentral partai yang berakhir pada Kamis menimbulkan rasa frustrasi atas bagaimana rencana tersebut telah dilaksanakan sejauh ini.

Selama sesi Kamis, Kim menyesalkan kabinet gagal dalam perannya sebagai lembaga utama dalam mengelola ekonomi.

Ia mengatakan mereka menghasilkan rencana yang tidak bisa dijalankan sementara tidak menunjukkan sudut pandang inovatif dan taktik yang jelas.

Dia mengatakan target kabinet untuk produksi pertanian tahun ini ditetapkan sangat tinggi, mengingat terbatasnya persediaan bahan pertanian dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Target produksi listrik yang ditetapkan terlalu rendah, kata dia, menunjukkan kurangnya urgensi ketika kekurangan dapat menghentikan pekerjaan di tambang batu bara dan industri lainnya.

"Kabinet gagal memainkan peran utama dalam memetakan rencana bidang ekonomi utama dan hampir secara mekanis mengumpulkan angka-angka yang dirancang oleh kementerian," kantor berita negara KCNA memparafrasekan pernyataan Kim Jong-un.

KCNA menambahkan, O Su Yong ditunjuk sebagai Direktur Departemen Urusan Ekonomi Komite Sentral selama pertemuan minggu ini, menggantikan Kim Tu Il yang ditunjuk pada Januari.

Selama kongres partai bulan Januari, Kim Jong Un menyerukan untuk menegaskan kembali kendali negara yang lebih besar atas ekonomi, meningkatkan panen dan memprioritaskan pengembangan industri kimia dan logam.

Dia juga menjanjikan upaya habis-habisan untuk mendukung program senjata nuklirnya dalam komentar yang dipandang sebagai upaya untuk menekan pemerintahan Joe Biden.

Untuk benar-benar menghidupkan kembali ekonomi, para analis mengatakan, negara tersebut perlu berinvestasi besar-besaran dalam peralatan dan teknologi pabrik modern.

Mereka harus mengimpor lebih banyak makanan atau meningkatkan produktivitas pertanian.

Penilaian PBB pada 2019 menemukan 10,1 juta orang, atau 40 persen dari populasi, menghadapi kekurangan makanan dan sangat membutuhkan bantuan.

Penutupan perbatasan telah menghambat pembaruan situasi, tetapi produksi biji-bijian pokok telah stabil sejak melonjak beberapa tahun yang lalu.

Saat itu petani diizinkan mempertahankan lebih banyak hasil panen mereka daripada menyerahkannya sepenuhnya kepada pemerintah.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan hampir setengah dari warga Korea Utara kekurangan gizi.

Industri logam dan kimia sangat penting untuk merevitalisasi manufaktur yang macet, yang telah dihancurkan sanksi PBB dan mengganggu impor bahan pabrik di tengah pandemi.

Namun, sebagian besar ahli setuju rencana pembangunan baru Korea Utara tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya yang tidak memiliki substansi.

Pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan ada juga tanda-tanda Korea Utara mengambil langkah dramatis untuk memperkuat kendali pemerintah atas pasar.

Termasuk menekan penggunaan dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Upaya semacam itu mungkin memaksa orang untuk menukar tabungan mata uang asing mereka dengan won Korea Utara.(Tribunnews.com/Aljazeera/xna)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas