TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan telah memperingatkan "percobaan kudeta" terhadapnya.

Tak lain setelah para pejabat tinggi militer menuntut Nikol Pashinyan mengundurkan diri karena penanganannya atas konflik Nagorno-Karabakh tahun lalu.

Di bawah tekanan dari gerakan protes yang berkembang, Pashinyan mengumumkan telah memecat Onik Gasparyan, Kepala Staf Umum Angkatan Darat pada Kamis (25/2/2021).

Mengutip Al Jazeera, Pashinyan juga mendesak militer hanya mendengarkan perintahnya.

"Masalah terpenting sekarang adalah menjaga kekuasaan di tangan rakyat, karena saya menganggap apa yang terjadi sebagai kudeta militer," kata Pashinyan dalam pidatonya yang disiarkan di Facebook.

Baca juga: Ribuan Pengunjuk Rasa Desak PM Armenia Nikol Pashinyan Mundur dari Jabatannya

Baca juga: Pasca Gencatan Senjata Nagarno-Karabakh, Menteri Pertahanan Armenia Mengajukan Pengunduran Diri

Perdana Menteri Armenia itu kemudian terlihat di Ibu Kota, Yerevan dengan ratusan pendukung.

Koresponden Al Jazeera, Gegham Vardanian melaporkan, langkah itu menunjukkan Pashinyan "tidak berencana meninggalkan" jabatannya.

"Tapi ketegangan mulai terasa," katanya.

Kerumunan demonstran oposisi juga turun ke jalan Yerevan pada Kamis (25/2/2021), meneriakkan "Nikol, dasar pengkhianat!" dan "Nikol, mundur!" sambil memblokir jalan dan melumpuhkan lalu lintas di sekitar Ibu Kota.

Baca juga: Menteri Luar Negeri Armenia Mengundurkan Diri setelah Pemerintah Dikecam soal Gencatan Senjata

Konflik Nagorno-Karabakh

Pashinyan telah menghadapi seruan untuk mundur sejak November 2021.

Para kritikus marah atas hasil dari konflik enam minggu Nagorno-Karabakh, yang menewaskan ribuan orang di kedua sisi tetapi melihat sebagian besar wilayah di dalam dan sekitar wilayah pegunungan diserahkan ke Azerbaijan.

Perang berakhir pada November 2020 ketika kedua belah pihak menandatangani kesepakatan perdamaian yang ditengahi Rusia.

Untuk beberapa saat, pengunjuk rasa tak terlihat karena Armenia tengah dilanda musim dingin.

Namun, belum lama ini, demonstrasi berlanjut.

Tidak jelas apakah militer bersedia menggunakan kekuatan untuk mendukung pernyataan yang dikeluarkan Kamis pagi dan ditandatangani oleh Gasparyan dan perwira tinggi militer lainnya.

"Manajemen yang tidak efektif dari pemerintah saat ini dan kesalahan dalam kebijakan luar negeri telah menempatkan negara di ambang kehancuran," kata pernyataan itu.

Baca juga: 6 Minggu Perang, Armenia, Azerbaijan & Rusia Sepakat Damai dan Akhiri Konflik Nagarno-Karabakh

Ketegangan antara tentara dan Pashinyan telah meningkat.

Pashinyan juga memecat wakil kepala pertama Staf Umum, Tiran Khachatryan, awal pekan ini.

Khachatryan mencemooh klaim perdana menteri, hanya 10 persen rudal Iskander yang dipasok Rusia yang digunakan Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh meledak akibat benturan.

Sementara itu, Robert Kocharyan, mantan Presiden Armenia mengatakan, Pashinyan "harus pergi" saat meminta orang Armenia untuk "berdiri di dekat" tentara.

"Pihak berwenang yang kalah perang dan menyerahkan tanah harus pergi," tulis Kocharyan di Facebook.

"Ini adalah kebutuhan utama untuk kelahiran kembali nasional kita," ungkapnya.

Moskow juga menyerukan ketenangan Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai tanah Azerbaijan.

Kini Nagarno-Karabakh telah berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia.

Kremlin mengatakan pada Kamis (25/2/2021), pihaknya prihatin dengan meningkatnya ketegangan politik di Armenia, tempat Moskow memiliki pangkalan militer.

Baca juga: Sikap Turki ke Prancis: Jika Tidak Suka Kami Mendukung Azerbaijan, Mengapa Anda Berpihak ke Armenia?

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meminta militer dan pemerintah Pashinyan untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan dalam kerangka konstitusi.

Robin Forestier-Walker dari Al Jazeera, yang secara ekstensif meliput konflik selama bertahun-tahun, mengatakan Pashinyan berada dalam "perjuangan politik dalam hidupnya".

Pernyataan militer mengindikasikan dia kehilangan dukungan angkatan bersenjata.

Upaya untuk mengambil alih kekuasaan dari Pashinyan dan pemerintahan terpilihnya akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Armenia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)