TRIBUNNEWS.COM - Rencana kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengirimkan kelebihan vaksin virus corona ke sekelompok negara sekutu dibekukan, Kamis (25/2/2021).

Kantor Netanyahu menerangkan, keputusan ini diambil menyusul munculnya tantangan hukum terhadap kesepakatan tersebut.

Mengutip Al Jazeera, ini merupakan kebijakan terbaru yang menimbulkan pertanyaan di dalam negeri terkait otoritas pengambilan keputusan Netanyahu.

Rencana tersebut juga menggambarkan bagaimana pada saat kekurangan global, vaksin telah menjadi aset yang dapat digunakan untuk keuntungan diplomatik.

Baca juga: 2 Juta Vaksin Mandiri dari Sinopharm Tiba Bulan Depan

Baca juga: Vaksin yang Dibuat India Justru Ditolak Pekerja Medisnya dan Diragukan Kemanjurannya

Netanyahu mengumumkan pada Rabu (24/2/2021) bahwa dia secara pribadi telah memutuskan untuk membagikan sejumlah kecil kelebihan vaksin Israel dengan negara-negara sekutu.

Dia tidak merinci negara mana yang dimaksud, tetapi media Israel melaporkan bahwa Israel akan mengirim pengiriman ke 19 negara yang memiliki hubungan dekat atau berkembang dengan Israel.

"Saya menyambut baik keputusan untuk membekukan transfer vaksin ke negara lain," kata Menteri Pertahanan, Benny Gantz, di Twitter.

Gantz bertugas di pemerintahan Netanyahu sambil bersiap untuk menghadapi dia dalam pemilihan bulan depan.

Israel telah memiliki salah satu peluncuran vaksin Covid-19 tercepat di dunia, dengan hampir separuh populasinya telah menerima satu dosis.

Namun, Gantz mengatakan keputusan untuk memberikan vaksin harus dibuat di "forum yang tepat" dan Netanyahu tidak akan mengambil tindakan itu sendiri.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Hampir 50 Persen, Israel Bersiap untuk Kehidupan Normal

Baca juga: Ketika Israel-Suriah Sepakat Bertukar Tawanan, Dua Gembala untuk 1 Wanita Israel

Pemerasan Politik

Sebelumnya pada Kamis (25/2/2021), Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyebut pengiriman vaksin luar negeri Netanyahu sebagai "pemerasan politik dan tindakan tidak bermoral".

Al Maliki menuduh Israel "mengeksploitasi kebutuhan kemanusiaan negara-negara ini".

Israel sejauh ini telah memberikan 2.000 dosis kepada Otoritas Palestina, dengan alasan bahwa mereka bertanggung jawab atas sistem perawatan kesehatan mereka sendiri.