Pernyataannya merujuk pada serangan udara Israel di Suriah. Khatibzadeh juga mengatakan kehadiran pasukan AS di Suriah adalah ilegal dan menuduh negara itu melatih "teroris."

Gedung Putih mengatakan pada Jumat (26/2/2021) bahwa serangan itu didukung oleh Pasal II Konstitusi serta piagam PBB.

"Presiden bertindak sesuai dengan kekuatan pertahanan diri yang melekat yang diabadikan dalam Konstitusi kami dan Piagam PBB," kata seorang juru bicara NSC.

"Kami memiliki proses yang ketat untuk memasukkan tinjauan hukum atas pemogokan yang dilakukan."
Juru bicara itu mengatakan Biden menggunakan "otoritas Pasal II miliknya untuk membela personel AS dan untuk mencegah risiko serangan tambahan selama beberapa pekan mendatang," jelasnya.

"Serangan itu diperlukan untuk mengatasi ancaman dan sebanding dengan serangan sebelumnya," kata juru bicara itu.

Selain menuai kritik, serangan itu mendapat pujian dari seorang Republikan dan kritik dan perhatian cepat dari Demokrat yang marah atas kegagalan Gedung Putih untuk memberi pengarahan kepada mereka.

Senator Republik Pennsylvania Pat Toomey mengatakan Biden "benar untuk menanggapi serangan baru-baru ini yang didukung Iran terhadap Amerika dengan serangan udara ini."

Beberapa Demokrat mengeluh bahwa Biden tidak menghormati hak prerogatif Kongres dan memberi pengarahan kepada komite terkait sebelumnya.

Sementara Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer belum mengomentari pemogokan tersebut pada Jumat pagi(26/2/2021), yang lain memperjelas pandangan mereka.

Baca juga: Serpihan Benda Mirip Badan Pesawat di Kalteng Ternyata Bagian Roket China yang Meledak di Udara

Kritik

Senator Tim Kaine, seorang Demokrat Virginia, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa "tindakan militer ofensif tanpa persetujuan kongres bukanlah konstitusional tanpa adanya keadaan luar biasa".

"Kongres harus diberi pengarahan penuh tentang masalah ini secepatnya," tambahnya.

Senator Chris Murphy, seorang Demokrat Connecticut, mengatakan dia memiliki "kepercayaan yang melekat" pada pengambilan keputusan keamanan nasional Biden dan bahwa serangan milisi di pangkalan Irak yang menampung pasukan AS "tidak dapat diterima."

"Tapi serangan balasan membutuhkan otorisasi kongres," katanya