Pejabat Tinggi Kedutaan Jepang di Indonesia Ternyata Ikut Ditraktir NTT Data
Seorang pejabat tinggi kedutaan Jepang di Indonesia ternyata ikut makan bersama, ditraktir makanan mahal oleh NTT Data
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Seorang pejabat tinggi kedutaan Jepang di Indonesia ternyata ikut makan bersama, ditraktir makanan mahal oleh NTT Data bersama pejabat tinggi kementerian dalam negeri dan komunikasi Jepang.
"Sementara itu, Yasuhiko Taniwaki,Wakil menteri kementerian dalam negeri dan komunikasi Jepang juga dihibur di restoran yang sama pada 3 Juli tahun lalu. Penghibur tersebut adalah mantan presiden NTT DATA Iwamoto. Kenji Kanasugi (sekarang Duta Besar Jepang untuk Indonesia) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Luar Negeri, turut hadir. Total biaya makanan dan minuman untuk empat orang adalah sekitar 193.000 yen," tulis Bunshun Online kemarin (3/3/2021).
Setelah berita itu terbit Tribunnews.com langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kanasugi dan telah lebih dari 24 jam belum ada jawaban dari Duta Besar Jepang untuk tersebut.
Pejabat senior kementerian telekomunikasi disuguhi makanan mahal oleh raksasa telekomunikasi grup NTT, kemungkinan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil pemerintah Jepang.
Bunshun Online melaporkan pada 3 Maret. Seorang pejabat divisi hubungan masyarakat Nippon Telegraph and Telephone Corp. mengatakan bahwa makan malam yang dimaksud memang ada dan perusahaan sedang menyelidikinya.
Yasuhiko Taniwaki, Wakil Menteri Koordinator Kebijakan Kementerian Telekomunikasi, termasuk di antara pejabat yang dilaporkan menghadiri sesi makan dan minum.
Dia juga telah ditanyai dalam Diet karena disuguhi makan malam mahal oleh putra tertua Perdana Menteri Yoshihide Suga dan pejabat lain dari Tohokushinsha Film Corp., sebuah perusahaan yang berbasis di Tokyo yang memproduksi program TV dan siaran berbasis satelit.
Dalam sidang Diet kali ini, Taniwaki mengaku pernah makan dan minum dengan operator penyiaran dan telekomunikasi lainnya, namun membantah disuguhi makanan yang bisa melanggar kode etik pegawai pemerintah pusat.
Meskipun demikian Taniwaki menjawab pertanyaan Shinya Adachi dari Partai Demokrat untuk Rakyat dan Tomoko Tamura dari Partai Komunis mengungkapkan di sidang parlemen Jepang (Diet) hari ini (4/3/2021), "Saya telah membuat orang-orang lebih curiga. Saya sangat menyesal dan meminta maaf."
Selain Taniwaki, Eiji Makiguchi, direktur jenderal Biro Strategi Global kementerian, dan Makiko Yamada, mantan Sekretaris Humas Kabinet, juga dihibur oleh Presiden NTT Jun Sawada dan pejabat lainnya dari perusahaan grup NTT, menurut Laporan Bunshun Online.
Pada Juni tahun lalu, Makiguchi dan Yamada, yang saat itu menjabat sebagai wakil menteri untuk koordinasi kebijakan di kementerian, disuguhi makanan yang masing-masing harganya sekitar 50.000 yen, kata laporan itu.
Taniwaki, sementara itu, memiliki tiga sesi wining dan makan dengan total lebih dari 170.000 yen antara September 2018 dan Juli 2020, menurut laporan itu.
Kode etik melarang pegawai pemerintah pusat disuguhi makan gratis oleh pemangku kepentingan. Mereka diizinkan untuk makan dan minum dengan pemangku kepentingan selama peserta membagi tagihannya tetapi diharuskan untuk memberi tahu kementerian dan lembaga masing-masing sebelumnya jika biaya makan lebih dari 10.000 yen.