TRIBUNNEWS.COM - Sri Lanka telah mengumumkan rencana untuk melarang pemakaian burqa.

Pemerintah juga akan menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam atau madrasah, dengan alasan keamanan nasional.

Dilansir Guardian, Menteri Keamanan Publik, Sarath Weerasekara, mengatakan dirinya telah menandatangani perintah kabinet itu pada Jumat (12/3/2021) lalu.

Dalam makalah yang ditandatangani, dia tinggal meminta persetujuan parlemen untuk melarang pemakaian burqa.

"Burqa berdampak langsung pada keamanan nasional," kata Weerasekara dalam sebuah upacara di kuil Buddha pada Sabtu (13/3/2021).

"Pada masa-masa awal kami, kami memiliki banyak teman Muslim, tetapi wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burqa," kata Weerasekara, menurut rekaman video yang dikirim oleh kementeriannya.

“Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," imbuhnya.

Baca juga: Swiss Melarang Pemakaian Cadar di Tempat Umum, Komunitas Muslim: Menstigmatisasi Umat Muslim

Baca juga: Swiss Gelar Referendum Nasional untuk Bahas Pelarangan Cadar

Weerasekara juga mengatakan, pemerintah akan menutup lebih dari 1.000 madrasah.

Sekolah yang ditutup adalah madrasah yang tidak terdaftar di pihak berwenang dan tidak mengikuti kebijakan pendidikan nasional.

Keputusan untuk melarang burqa dan madrasah adalah langkah terbaru yang mempengaruhi minoritas Muslim di negara pulau Samudra Hindia itu.

Tindak Lanjut Kasus Sebelumnya

Sebelumnya, pemakaian burqa dilarang sementara pada 2019.

Larangan diberlakukan setelah serangan bom terjadi pada Minggu Paskah di gereja dan hotel di Sri Lanka, 21 April 2019.

Serangan itu menewaskan lebih dari 260 orang.

Baca juga: Saksi Mata Lihat Perempuan Bercadar Meletakkan Benda yang Sempat Diduga Bom di Sekolah

Baca juga: Tiga Anggota PSHT Dibacok Oknum Bercadar Usai Hadiri Pengesahan, Motor Dibakar

Enam lokasi menjadi target serangan.

Keenamnya yakni dua gereja Katolik Roma, satu gereja Protestan, dan tiga hotel populer di Sri Lanka.

Kelompok militan ISIS mengaku telah melakukan serangan tersebut.

Hingga akhirnya, larangan jangka pendek pada pemakaian penutup wajah pun diterapkan di negara tersebut.

Kini, pemerintah bergerak untuk memmberlakukan kembali secara permanen.

Tanggapan Dewan Muslim di Sri Lanka

Sementara itu, Hilmi Ahmed, Wakil Presiden Dewan Muslim Sri Lanka, mengatakan kepada BBC, ada solusi lain yang bisa dilakukan selain melarang pemakaian burqa.

Ahmed menyebut, jika pejabat memiliki masalah dalam mengidentifikasi orang-orang yang memakai burqa, seharusnya bisa meminta orang tersebut untuk melepas penutup wajah ketika pemeriksaan identitas.

Dia mengatakan, setiap orang berhak untuk memakai penutup wajah, terlepas dari keyakinan mereka.

"Itu harus dilihat dari sudut pandang hak, dan bukan hanya dari sudut pandang agama," ujar Ahmed.

Baca juga: Pria Bercadar Diamankan, Nyamar Jadi Wanita demi Cari Pacar Laki-laki, Sempat Goda Calon Polisi

Baca juga: Viral Peserta MTQ Dipaksa Buka Cadar atau Didiskualifikasi saat Lomba, Ternyata Begini Faktanya

Mengenai masalah madrasah, Ahmed menekankan sebagian besar sekolah Muslim terdaftar di pemerintah.

“Mungkin ada...sekitar lima persen yang belum patuh dan tentu saja bisa ditindak," ungkapnya.

Di Sri Lanka, komunitas Muslim membentuk sekitar 9 persen dari 22 juta orang di Sri Lanka.

Sementara itu, umat Buddha mencakup lebih dari 70 persen populasi.

Etnis minoritas Tamil, yang sebagian besar beragama Hindu, berjumlah sekitar 15 persen dari populasi.

(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia)