Pengawas Media Rusia Minta Twitter Hapus Akun Outlet Berita Oposisi Kremlin
Layanan Federal Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa Rusia meminta pihak Twitter menghapus akun outlet berita oposisi Kremlin.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa (Roskomnadzor) meminta pihak Twitter untuk menghapus akun outlet berita oposisi Kremlin.
Permintaan ini disampaikan Roskomnadzor menyusul ancaman dari Moskow yang akan memblokir jaringan sosial, jika "konten terlarang" tidak dihapus dalam waktu satu bulan.
Mengutip Al Jazeera, langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap media sosial dan oposisi Kremlin, setelah protes para pendukung kritikus Presiden Vladimir Putin, Alexei Navalny dipenjara.
Baca juga: Rusia-AS Memanas, Presiden Joe Biden Sebut Vladimir Putin sebagai Pembunuh
Baca juga: Para Pemimpin Uni Eropa Mengutuk Hukuman Penjara 3,5 Tahun Terhadap Oposisi Rusia Alexei Navalny
Pengerahan massa pendukung Alexei Navalny dilakukan dengan pesan yang diunggah ke platform daring.
Menurut analisis, ancaman untuk meminta Twitter menghapus outlet berita oposisi Rusia merupakan langkah pertama dalam kampanye yang dinilai dapat menyebabkan pemblokiran jaringan lain di Kremlin.
Sebagian besar media lokal dikontrol ketat oleh negara.
Pengawas Roskomnadzor menghubungi Twitter agar pihaknya menghapus akun Media MBKh, outlet berita yang didirikan oleh Mihkail Khodorkovsky.
"Khodorkovsky dikenal sebagai seorang oligarki yang diasingkan dan kritikus Putin, " kata kelompok media itu pada hari Rabu.
Baca juga: Polisi Rusia Tahan Lebih 2.700 Demonstran yang Protes Penahanan Navalny
Baca juga: Polisi Moskow Menangkap Saudara Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny
Terjemahan: Roskomnadzor mengambil tindakan untuk melindungi warga Rusia dari pengaruh konten ilegal
Media MBKh Dituduh Melanggar Hukum
Media MBKh mengatakan, pengawas Roskomnadzor menuduhnya "melanggar hukum Federasi Rusia" dengan berbagi informasi dari kelompok "yang tidak diinginkan".
Pemimpin redaksi outlet, Veronika Kutsyllo membantah membagikan materi tersebut dan mengatakan bahwa MBKh belum diberitahu sebelumnya tentang permintaan Pengawas Roskomnadzor .
"(Negara) telah menjalankan taktik baru ini selama beberapa waktu, memberikan tekanan pada jaringan dan penyedia (berita) tanpa terlebih dahulu memperingatkan calon 'korban' mereka," katanya.
Baca juga: Sudah Ditawar Puluhan Miliar Rupiah, Cuitan Fenomenal Elon Musk di Twitter Batal Dijual
Baca juga: Tagar #StopAsianHate Trending di Twitter, Iko Uwais Dukung Kampanye Tersebut