Arab Saudi Tawarkan Rencana Gencatan Senjata kepada Militan Houthi Yaman
Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menuturkan bahwa pihak Kerajaan tawarkan rencana gencatan senjata kepada militan Houthi Yaman di bawah naungan PBB
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
Pengumuman Arab Saudi datang ketika pertempuran berkecamuk di sekitar kota strategis Marib utara.
Koalisi pimpinan Saudi meluncurkan serangan udara baru-baru ini yang menargetkan Sanaa pada Minggu (21/3/2021).
Misi PBB mengatakan serangan udara lain yang dicurigai menghantam sebuah perusahaan produksi makanan di kota pelabuhan Hodeidah.
Proposal itu juga mengikuti Houthi yang meningkatkan kampanye serangan drone dan rudal yang menargetkan situs minyak kerajaan.
Secara singkat mengguncang harga energi minyak global di tengah pandemi virus corona.
Sementara itu, para pengamat mengatakan Arab Saudi, yang telah dikritik secara internasional karena serangan udara yang menewaskan warga sipil dan embargo yang memperburuk kelaparan, ingin merehabilitasi citranya dengan AS di bawah Presiden baru Joe Biden.
Profesor resolusi konflik di Doha Institute, Ibrahim Fraihat, mengatakan kepada Al Jazeera tentang perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan inisiatif perdamaian sebelumnya.
"Kali ini ada kemauan politik yang kuat dari pemerintahan Biden yang secara terbuka mengatakan bahwa perang ini harus diakhiri," katanya.
"Ada intervensi AS yang serius," tambahnya.
Ia mencatat bahwa inisiatif Saudi dapat dilihat "sebagai cara untuk mematuhi upaya AS dan melempar bola lagi ke pengadilan Houthi."
Baca juga: Kirim Surat Resmi, Arab Saudi Mohon DK PBB Hentikan Serangan Kelompok Houthi
Baca juga: Amerika Segera Hapus Kelompok Perlawanan Houthi Yaman dari Daftar Teroris
Pembicaraan Blinken dengan Pangeran Faisal
Pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah unggahan Twitter bahwa dia telah berbicara dengan Pangeran Faisal.
Diketahui, pembicaraan mereka seputar kerja sama untuk mengakhiri konflik di Yaman, memfasilitasi akses kemanusiaan dan bantuan untuk rakyat Yaman, serta mempertahankan Kerajaan dari ancaman eksternal.
"Juga dibahas perlunya kemajuan berkelanjutan tentang hak asasi manusia," tambahnya.