Perwakilan negara-negara tersebut juga ingin tindak kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan dihentikan, dan semua tahanan politik dibebaskan.

"Kami berdiri bersama untuk mendukung harapan dan aspirasi semua orang yang percaya pada Myanmar yang bebas, adil, damai dan demokratis."

"Kekerasan harus dihentikan, semua tahanan politik harus dibebaskan dan demokrasi harus dipulihkan," tulis 18 duta besar.

Adapun 18 duta besar yang menandatangani pernyataan tersebut di antaranya, duta besar Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya.

Menanggapi pernyataan itu, Zaw Min Tun mengatakan menghomati saran dari negara tetangga dan negara-negara besar.

Pihak Junta pun menghormati pendapat-pendapat orang-orang kuat dalam politik untuk Myanmar.

"Saran dari negara tetangga dan negara besar serta orang-orang kuat dalam politik, kami menghormati mereka," kata Zaw Min Tun.

Zaw Min Tun kemudian membantah laporan bahwa beberapa anggota komunitas internasional tidak mengakui Junta.

Diakui Zaw Min Tun, justru Junta menjalin kerjasama dengan negara tetangga dan negara asing lainnya.

Berbeda dengan pengakuan Zaw Min Tun, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan telah ditolak oleh para jenderal.

Christine Schraner Burgener mengatakan, dirinya ingin mengunjungi Myanmar dan telah tiba di Bangkok, Thailand pada Jumat (9/4/2021).

"Saya menyesal Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) menjawab saya kemarin karena mereka tidak siap menerima saya," kata Christine Schraner Burgener.

Baca juga: Inggris Izinkan Duta Besar Myanmar yang Dikudeta untuk Tetap Tinggal

Adapun maksud kedatangan Christine Schraner Burgener adalah untuk berdialog dengan Junta.

Sebab, menurutnya, tindak kekerasan yang dilakukan Junta dalam menanggapi aksi protes warga sipil tidak akan pernah menghasilkan perdamaian.