Kemudian, upaya berkelanjutan Myanmar untuk mengatasi situasi negara bagian Rakhine, termasuk pemulangan pengungsi dari Bangladesh.

Respons Myanmar dan PBB

Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan pada pertemuan itu bahwa dia tidak menentang kunjungan delegasi ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis.

Sedangkan pemerintah bayangan Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara.

"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional," kata menteri kerjasama internasional NUG yang dikenal sebagai dokter Sasa, yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN), kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan," lanjutnya.

Semetara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews mengatakan, masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan ASEAN untuk menghentikan krisis di Myanmar.

Dalam cuitannya, Andreas menulis, hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan dalam bentuk dokumen (konsensus).

"Hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," tulis Andreas, Minggu (25/4/2021).

"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada?" lanjutnya.

Andreas menambahkan bahwa dia sangat ingin bekerja dengan utusan khusus ASEAN.

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Seruan ASEAN Agar Junta Militer Akhiri Kekerasan

Krisis di Myanmar

Myanmar dinyatakan dalam kondisi krisis sejak Aung San Suu Kyi digulingkan pada 1 Februari 2021.

Selama hampir tiga bulan Myanmar di bawah rezim militer, dan unjuk rasa antikudeta terus terjadi setiap harinya.