Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), pasukan di bawah militer telah menewaskan 748 sejak gerakan anti-kudeta meledak di Myanmar.

AAPP juga mencatat ada lebih dari 3.300 orang ditahan.

"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media lokal Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.

"Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," tambahnya.

"Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa yang tidak bersalah," tulis Aaron Htwe, seorang pengguna Facebook.

Sejak 1 Februari lalu, militer Myanmar menjatuhkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Tak Keberatan Delegasi ASEAN ke Myanmar untuk Selesaikan Krisis

Baca juga: Pemimpin ASEAN Terbitkan 5 Konsensus Selesaikan Masalah Myanmar

Militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing menuduh bahwa kemenangan partai Suu Kyi tidak sah.

KTT ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar.

Di sisi lain, pemerintah bayangan Myanmar yakni Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menyambut baik konsensus itu.

NUG terdiri dari politikus pro-demokrasi, kebanyakan dari pemerintahan Suu Kyi.

"Kami menantikan tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.

Berita lain terkait KTT ASEAN dan Krisis Myanmar

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani/Taufik Ismail)