Para aktivis mengkritik perjanjian yang dihasilkan  pertemuan ASEAN, yang disebut konsensus lima poin yang mencakup akhiri kekerasan, memulai dialog di antara semua pihak, menerima bantuan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan mengunjungi Myanmar.

"Kami menyayangkan fakta bahwa konsensus tercapai tanpa representasi yang sah dari rakyat Myanmar," kata sebuah pernyataan atas nama lebih dari 400 kelompok masyarakat sipil Myanmar, yang mengatakan ASEAN harus mendorong junta untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan sipil.

Militer belum secara resmi mengomentari hasil pertemuan itu tetapi penyiar televisi pemerintah, mengutip dewan militer yang berkuasa dalam buletin utamanya, mengatakan: "Beberapa fakta dari ASEAN adalah kontribusi yang baik sehingga kami akan mempertimbangkan itu."(Reuters/The Straits Times)