Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Beberapa kepala pemerintah daerah Jepang yang belum berusia 65 tahun divaksinasi dulu, dapat kritikan keras dari masyarakat dan meminta maaf, seperti Walikota Kamikawa prefektur Hyogo Jepang, Sogo Yamana (62) .

"Saya memvaksinasi tanpa memberi tahu warga kota sebelumnya, padahal usia saya belum 65 tahun, dan saya  minta maaf," ungkap Yamana siang ini (13/5/2021).

Di sisi lain, sebagai operator rumah sakit, Yamana mengakui pergi ke pertemuan setiap minggu ke rumah sakit.

"Inokulasi adalah bagian dari manajemen risiko. Kami membatalkan reservasi dan ini sejalan dengan kebijakan nasional tentang penggunaan vaksin yang efektif."

Lebih lanjut ia mengatakan, “Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin Anda disuntik vaksin terlebih dulu.  Petugas rumah sakit juga divaksinasi, dan tidak melanggar aturan bagi saya untuk divaksinasi sebagai orang terkait rumah sakit."

Komentarnya tersebut dikritik keras oleh Gubernur Osaka Yoshimura siang ini (13/5/2021).

"Vaksin dicari semua orang. Tidak boleh ada vaksinasi yang menyimpang dari aturan. Khususnya, tidak boleh ada perubahan urutan prioritas penggunaan dan jumlahnya juga dibatasi."

Namun Yoshimura juga memahami bahwa sebaiknya dijelaskan sebelumnya bahwa hal itu perlu karena manajer umum yang bertanggung jawab atas manajemen krisis.

"Ketika efeknya  samping vaksinasi terbatas,  perlu disosialisasi lebih lanjut dan warga perlu disuntik segera. Tetapi saya tidak mau anda memprioritaskan untuk kepentingan sendiri dengan alasan pemimpin daerah."

Dari 6 Mei, Kota Kamikawa telah memulai inokulasi massal bagi lansia berusia 65 tahun ke atas di rumah sakit umum di kota tersebut.

Walikota Yamana yang saat ini berusia 62 tahun tidak termasuk lansia (65 tahun ke atas) Namun dia adalah pendiri rumah sakit umum di kota dan ikut serta dalam pertemuan yang diadakan di rumah sakit, apakah itu target prioritas termasuk dalam kategori staf medis?

Pejabat Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, Biro Kesehatan, Divisi Kesehatan, Kantor Vaksinasi mengatakan  bahwa peringkat vaksinasi yang dipublikasikan diperlakukan sebagai prinsip nasional.

"Pada dasarnya keputusan yang sewenang-wenang untuk melompati  tidak diperkenankan. Saya tidak mengakuinya. Secara umum, termasuk semua jenis politikus, mereka tidak ditempatkan dalam perintah vaksinasi khusus yang ditentukan oleh posisinya," katanya.