TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan bakal segera berakhir. Tokoh sayap kanan Israel, Naftali Bennett, Minggu (30/5) mengumumkan ia bergabung dalam koalisi anti-Netanyahu .

Bennet diperhitungkan tinggal selangkah lagi menggantikan Benjamin Netanyahu, perdana menteri terlama di negeri zionis itu.

Menanggapi pidato Bennett, seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization – PLO) mengatakan, calon pemerintah akan menjadi "ekstrem kanan" dan tidak berbeda dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu.

Lalu siapa Bennet dan di mana posisinya dalam konflik Israel dengan Palestina?

Bennett adalah mantan pengusaha teknologi multi-jutawan yang terkenal dalam politik dengan retorika sayap kanan, nasionalis religius.

Baca juga: Era Netanyahu Diperkirakan Segera Berakhir, Koalisi Oposisi Segera Terbentuk

Pria berusia 49 tahun, yang telah memberikan dukungan kepada pemilih sayap kanan sepanjang karirnya, memimpin partai Yamina, yang menyerukan Israel untuk mencaplok sebagian lain dari wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Seorang politisi hebat yang tidak menghindar dari kontroversi, Bennett sangat liberal dalam bidang ekonomi dan mengambil garis agresif terhadap Iran.

Dia mempunyai ideologi yang sama Netanyahu, dan sempat menjabat di sejumlah tugas di pemerintahan pemimpin Likud. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bennett dan Netanyahu menjadi berlawanan.

Ini dibuktikannya Minggu kemarin, yaitu bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dapat mengakhiri pemerintahan 12 tahun Netanyahu.

Dia setuju untuk bergabung dengan Yair Lapid sentris dalam koalisi untuk mencopot perdana menteri.

Baca juga: Israel dan Mesir Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Lapid telah menawarkan untuk berbagi kekuasaan, membiarkan Bennett menjalani masa jabatan pertama dengan rotasi sebagai perdana menteri.

Bennet, yang mantan komando pasukan khusus, lahir dari orang tua yang kelahiran AS. Kini Bennet tinggal bersama istrinya Galit dan empat anaknya di pusat kota Raanana.

Dia memasuki politik setelah menjual perusahaan start-upnya  seharga 145 juta dolar AS pada tahun 2005, dan tahun berikutnya menjadi kepala staf Netanyahu, yang saat itu menjadi oposisi.

Setelah meninggalkan kantor Netanyahu, Bennett pada tahun 2010 menjadi kepala Dewan Yesha, yang melobi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Dia kemudian menggemparkan politik pada tahun 2012 ketika dia memimpin partai sayap kanan Rumah Yahudi, yang sedang terpuruk.

Baca juga: Ini Jawaban Israel dan AS Tanggapi Resolusi PBB untuk Menyelidiki Kejahatan di Gaza

Dia meningkatkan eksistensi partainya di parlemen hingga empat kali lipat.

Ia dikenal sebagai sosok yang mempunyai komentar keras dan pedas tentang Palestina.

Pada 2013, dia menyebut Palestina sebagai teroris. “Teroris Palestina harus dibunuh, bukan dibebaskan,” katanya waktu itu.

Dia bahkan telah menimbulkan kontroversi dalam beberapa kesempatan. Seperti pernyataannya bahwa Tepi Barat tidak sedang diduduki karena "tidak pernah ada negara Palestina di sini".

Ia juga mengatakan, “konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan tetapi harus dipertahankan.”

Baca juga: Ribuan Orang Unjuk Rasa di Luar Kediaman Netanyahu, Tuntut PM Israel itu Mengundurkan Diri

Selain pernah menjadi memegang portofolio pertahanan, Bennett pernah menjabat sebagai menteri ekonomi dan menteri pendidikan Netanyahu.

Dia mengganti nama partai Rumah Yahudi sebagai Yamina (Kanan) pada tahun 2018, dan merupakan bagian dari koalisi Netanyahu yanggagal pada tahun yang sama.

Namun Netanyahu tidak mengajaknya bergabung dalam pemerintahannya Mei tahun lalu. Hal ini dilihat pengamat sebagai bentuk ketidaksukaan Netanyahu terhadap Bennett, meski ideologi mereka sama.

Selama pandemi virus Coron 2020, Bennett menunjukkan oposisinya dengan memfokuskan retorika sayap kanannya ats krisis kesehatan, dan meningkatkan upayanya pada

Bertentangan dan dengan pandemi virus korona yang mengamuk pada tahun 2020, Bennett mengurangi retorika sayap kanannya untuk fokus pada krisis kesehatan, dan meningkatkan seruannya tentang rencana mengatasi Covid-19 dan bantuan ekonomi. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)