Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendukung Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk masa jabatan kedua.

Hal itu disampaikan DK PBB pada Selasa (8/6/2021) waktu setempat, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (9/6/2021).

Untuk itu DK PBB merekomendasikan agar Majelis Umum yang beranggota 193 menunjuknya kembali untuk lima tahun lagi mulai 1 Januari 2022.

Duta Besar PBB Estonia, Sven Jürgenson, presiden dewan untuk bulan Juni, mengatakan Majelis Umum kemungkinan akan bertemu untuk membuat penunjukan pada 18 Juni.

Baca juga: RI Tuntut Solusi Permanen dari Dewan HAM PBB Terkait Perlindungan Rakyat Palestina

"Saya sangat berterima kasih kepada para anggota dewan atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

"Saya akan sangat rendah hati jika Majelis Umum mempercayakan saya dengan tanggung jawab mandat kedua."

Guterres menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017, hanya beberapa minggu sebelum Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Sebagian besar masa jabatan pertama Guterres difokuskan pada menenangkan Trump, yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme.

Amerika Serikat adalah kontributor keuangan terbesar PBB, yang bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran reguler dan sekitar seperempat dari anggaran pemeliharaan perdamaian.

Baca juga: Ketua Dewan HAM PBB Sebut Serangan Israel ke Gaza Mungkin Kejahatan Perang

Presiden Joe Biden, yang menjabat pada Januari 2021, telah mulai memulihkan pemotongan dana yang dilakukan oleh Trump ke beberapa badan PBB dan kembali terlibat dengan badan dunia.

Segelintir orang berusaha menantang Guterres, tetapi itu dinilai tidak optimal. Seseorang hanya dianggap sebagai kandidat yang pernah dicalonkan oleh negara anggota.

Portugal mengedepankan Guterres untuk masa jabatan kedua, tetapi tidak ada orang lain yang mendukung negara anggota.

Guterres, 72 tahun, adalah perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015.

Baca juga: Negara Muslim Tuntut PBB Selidiki Pelanggaran HAM dalam Konflik di Gaza

Sebagai sekretaris jenderal, ia telah menjadi pemimpin untuk aksi iklim, vaksin Covid-19 untuk semua dan kerja sama digital.

Ketika ia mengambil kendali sebagai kepala PBB, badan dunia berjuang untuk mengakhiri perang dan menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu masih belum terselesaikan, dan Guterres juga sekarang dihadapkan dengan keadaan darurat di Myanmar dan Tigray Ethiopia.

Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak Guterres untuk mengambil sikap yang lebih publik selama masa jabatan keduanya. Mereka mencatat bahwa "kesediaannya baru-baru ini" untuk mengecam pelanggaran di Myanmar dan Belarus harus diperluas untuk mengutuk pemerintah yang melatarbelakangi aksi tesebut.

"Masa jabatan pertama Guterres didefinisikan oleh keheningan publik mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh China, Rusia, dan Amerika Serikat dan sekutu mereka," kata Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres memiliki "sikap yang kuat dalam membela hak asasi manusia, berbicara melawan pelanggaran HAM."(Reuters)