Audiensi Raja Malaysia dengan Pemimpin Partai: Mahathir Serang Muhyiddin, Anwar Tekan Status Darurat
Raja Malaysia gelar audiensi dengan sejumlah pemimpin partai, dengan Mahathir yang serang PM hingga Anwar yang mendesak agar status darurat dihentikan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia memanggil semua pemimpin partai politik minggu ini untuk audiensi pribadi.
Ia memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang krisis Covid-19 dan status darurat kontroversial yang masih berlangsung hingga tujuh minggu ke depan.
Dilansir Nikkei Asia, Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim termasuk di antara tokoh yang diundang untuk bertemu Raja Sultan Abdullah Ri'ayatuddin.
Pada saat yang sama, muncul spekulasi bahwa Perdana Menteri saat ini, Muhyiddin Yassin mungkin mengincar perpanjangan darurat setelah 1 Agustus.
Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen saat ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.
Dengan begitu, Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.
Baca juga: Pekerja Migran di Malaysia Memenangkan Gugatan Buruh Rp17,2 M Melawan Goodyear
Baca juga: Atasi Pandemi Covid-19, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru
Raja akan Pimpin Pertemuan Majelis Raja-raja
Audiensi akan berlanjut hingga minggu depan. Akan ada panggung untuk Majelis Raja-Raja Rabu depan yang diketuai oleh raja.
Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional yang unik, sembilan penguasa negara bergiliran menjadi raja untuk masa jabatan lima tahun.
Ini akan menjadi konferensi kedua yang dilakukan Sultan Abdullah.
Konferensi Oktober 2020 lalu, para pemimpin negara bagian menolak proposal awal Muhyiddin tentang keadaan darurat.
Namun kemudian, raja akhirnya mengabulkan permintaan itu pada Januari 2021 ketika kasus virus corona di Malaysia melonjak.
Selain status darurat, Malaysia juga berada di bawah lockdown ketat COVID-19 yang akan berakhir pada Senin (14/6/2021) kecuali diperpanjang.
"Raja menggunakan konsultasi untuk memverifikasi informasi dan mendapatkan umpan balik tentang masalah terkait parlemen, keadaan darurat, COVID-19, vaksinasi, dan pemilihan umum," kata Sivamurugan Pandian, seorang analis politik di Universitas Sains Nasional Malaysia.
