TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah mengatakan pada Rabu (16/6/2021), Parlemen harus berkumpul kembali sesegera mungki untuk memungkinkan peraturan darurat dan rencana pemulihan virus corona.

Dilansir Business Times, pernyataan Raja itu keluar hanya sehari setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan parlemen dapat dibuka kembali paling cepat pada September, jika jumlah rata-rata infeksi virus corona harian turun di bawah 2.000.

Parlemen ditangguhkan sejak Januari 2021 setelah raja mengumumkan keadaan darurat nasional atas saran Muhyiddin.

Pihak oposisi mengatakan langkah itu adalah upaya perdana menteri untuk mempertahankan posisinya sendiri.

Kini, Raja mengatakan, Parlemen memainkan peran penting dalam membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna menangani krisis kesehatan dan ekonomi negara yang disebabkan oleh virus corona.

Baca juga: China Sumbang 500 Ribu Dosis CoronaVac ke Malaysia

Baca juga: PM Malaysia Umumkan 4 Fase Pemulihan Nasional, Dimulai dengan Lockdown

Ia juga menekankan perlunya "administrasi pemerintah yang stabil dan aman" yang mampu menangani epidemi secara efektif dan memulihkan ekonomi.

Untuk tujuan ini, pemerintah perlu melonggarkan birokrasi dan mempercepat vaksinasi untuk memastikan negara mencapai kekebalan kelompok sesegera mungkin, karena vaksinasi adalah satu-satunya "strategi keluar" dari epidemi, kata raja.

Pernyataan raja tersebut diyakini sebagai hasil dari audiensi yang dilakukannya dengan para pemimpin politik sepanjang minggu lalu.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Malaysia Masih Tinggi, Tercatat 5.150 Kasus Baru dalam 24 Jam Terakhir

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Raja Malaysia memanggil semua pemimpin partai politik minggu lalu untuk audiensi pribadi.

Ia memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang krisis Covid-19 dan status darurat kontroversial yang masih berlangsung hingga Agustus.

Dilansir Nikkei Asia, Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim termasuk di antara tokoh yang diundang untuk bertemu Raja Sultan Abdullah Ri'ayatuddin.

Pada saat yang sama, muncul spekulasi bahwa Perdana Menteri saat ini, Muhyiddin Yassin mungkin mengincar perpanjangan darurat setelah 1 Agustus.

Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen saat ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.

Dengan begitu, Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.

Baca juga: Pekerja Migran di Malaysia Memenangkan Gugatan Buruh Rp17,2 M Melawan Goodyear

Baca juga: Atasi Pandemi Covid-19, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru