Dia menambahkan bahwa fasilitas bagi perempuan untuk bekerja dan mengenyam pendidikan akan disediakan.

Belum jelas apakah Taliban artinya mengizinkan perempuan untuk menjalankan peran publik.

Dugaan bahwa tempat bekerja dan sekolah akan dipisahkan sesuai gender juga masih belum jelas.

Juru bicara Taliban tidak segera menanggapi pertanyaan mengenai hal ini.

Pada Mei lalu, analis dari intelijen AS merilis penilaian bahwa Taliban akan memundurkan hak-hak perempuan di Afghanistan jika berkuasa kembali.

Sebelum digulingkan AS pada 2001, Taliban menerapkan sistem Islam secara keras.

Salah satunya melarang anak perempuan bersekolah dan keluar dari rumah.

Baca juga: Koruptor Bungkus Talibanisme dan Radikalisme Untuk Dapat Simpati Masyarakat Lemahkan KPK

Baca juga: Komnas HAM Soroti Keterangan Eks Pimpinan KPK soal Isu Taliban

Wanita juga dilarang untuk berada di depan umum tanpa kerabat laki-laki.

Dilansir France24, baru-baru ini Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani diminta untuk mengganti menteri pertahanan dan menteri dalam negeri menyusul tindakan Taliban. 

Pada hari Sabtu, Presiden Ghani mengumumkan perubahan dan meminta Taliban untuk membuat pilihan antara perdamaian dan permusuhan dengan pemerintah.

"Jika mereka memilih permusuhan maka rakyat akan menanggapi mereka dengan tegas," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana.

Ghani menyalahkan Taliban karena memulai perang dan menuduh mereka gagal membuat rencana perdamaian.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)