Sementara pemerintah melakukan upayanya dengan memberikan insentif hingga memberikan ternak.

Baca juga:  Filipina Tewaskan 4 Militan Abu Sayyaf, Termasuk Komandan Dan Calon Pengantin Bom Bunuh Diri

Baca juga: Filipina Setujui Vaksin Pfizer untuk Digunakan Pada Anak Berusia 12-15 Tahun

Kecaman terhadap Ancaman Duterte

Pernyataan terbaru Duterte langsung menuai kecaman dari para praktisi kesehatan Filipina.

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Harold Chiu, seorang spesialis endokrinologi di Rumah Sakit Umum Filipina di Manila, mengatakan bahwa melawan otonomi pasien untuk memaksa dan memenjarakan orang karena menolak intervensi.

Sementara Cristina Palabay, yang memimpin kelompok hak asasi Karapatan, mengatakan ancaman Duterte tidak memiliki dasar hukum.

"Dasar hukum untuk pernyataan seperti itu sangat dipertanyakan, dan secara moral dan sosial, itu tidak dapat diterima," kata Palabay, seraya menambahkan bahwa pendekatan Duterte hanya akan menakut-nakuti orang.

"Ini akan memiliki implikasi luas tentang bagaimana kita mempromosikan dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan yang benar-benar komprehensif di negara ini," katanya kepada Al Jazeera.

Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada Selasa (22/6/2021), Myrna Cabotaje, seorang wakil menteri kesehatan, mengklarifikasi bahwa ancaman presiden itu disebabkan oleh hasrat, dan itu harus diambil dalam konteks keinginannya untuk melindungi orang Filipina.

Namun dalam jumpa pers pada Selasa, Harry Roque, juru bicara presiden, mengatakan dalam campuran Tagalog dan Inggris bahwa ada yurisprudensi yang dapat membuat vaksinasi wajib, dan negara memiliki hak untuk membuat vaksinasi wajib sebagai bagian dari kewajiban warga.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui undang-undang.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengatakan bahwa negara-negara harus mendorong warganya untuk mendapatkan vaksinasi, tetapi tidak dapat memaksa orang jika mereka menolak.

Baca juga: Presiden Duterte Peringatkan Penyebaran Varian Delta di Filipina: Pilih Divaksin atau Penjara

Baca juga: Presiden Filipina ‘Duterte’ Ancam Penjarakan Warga yang Tolak Vaksin Covid-19

Ada Krisis

"Ada krisis yang sedang dihadapi di negara ini. Ada keadaan darurat nasional," kata Duterte tentang pandemi Covid-19.

Untuk itu, Duterte memperingatkan bahwa dia dapat memerintahkan semua kepala desa secara nasional membuat daftar semua orang yang tidak divaksinasi.