"Kami harus mengangkut mayat ke pemakaman yang berbeda. Kami melakukan lebih dari 40 perjalanan sehari," kata Bo Sein (52) yang mengoperasikan layanan pengangkut jenazah.

"Melihat mayat di pemakaman hari ini, saya berpikir bahwa tidak akan mudah untuk terus seperti ini."

"Yang kaya dan yang miskin, semuanya meninggal karena Covid," kata Bo Sein, yang juga menyiapkan peralatan pelindung untuk mengangkut jenazah.

Brunei Terendah Kasus Covid-19

Kondisi berbeda dialami negara tetangga Indonesia lainnya yakni Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam menjadi negara yang memiliki kasus Covid-19 terendah dibanding negara lain di Asia Tenggara.

Berdasarkan data dari Worldometers, Sabtu (17/7/2021) pukul 16.00 WIB, Brunei Darussalam baru mencatatkan 283 kasus Covid-19 sepanjang pandemi berlangsung.

Dari jumlah itu, korban meninggal hanya 3 orang dan 260 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Negara ini menjadi contoh dari kesiapsiagaan, perhatian dan kepedulian terhadap warganya, termasuk warga negara asing dan wisatawan.

Bagaimana penanganan Covid-19 di Brunei Darussalam?

Pemerintah transparan

Mengutip The Asean Post, saat Covid-19 pertama terdeteksi pada 9 Maret 2020 di negara tersebut, Sultan Brunei Darussalam langsung mengambil tindakan tegas.

Kasus pertama dialami seorang pria berusia 53 tahun. Dari kasus awal itu, jumlah kasus baru melonjak melewati angka 135 dalam beberapa hari.

Menteri Kesehatan Brunei Dr Hj Mohd Isham mengatakan, kunci penanganannya adalah dengan transparan dan tidak berusaha menekan atau menyembunyikan kasus berita apapun.

Setelah terbuka dengan rakyat, Kementerian Kesehatan pun berhasil meyakinkan warga Brunei bahwa semuanya terkendali.

Pemerintah juga melakukan tes acak gratis bagi para pekerja migran.

Sama seperti negara lainnya, Brunei juga melarang warganya bepergian, adanya pembatasan pertemuan publik, dan meminta orang untuk bekerja dari rumah.

Masjid dan tempat ibadah lainnya ditutup. Pemilik toko diminta untuk mempraktikkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan komunitas.

Menjamin kebutuhan warga

Hal penting lainnya adalah pemerintah memastikan bahwa warganya tidak akan kekurangan barang-barang kebutuhan penting selama pandemi.

Pemerintah dan perbankan telah mencapai kesepakatan untuk menunda pembayaran pinjaman selama 6 bulan di empat sektor, yaitu pariwisata, perhotelan dan manajemen acara, restoran dan transportasi udara.

Selain itu, kecuali untuk biaya pihak ketiga, semua biaya bank yang terkait dengan transaksi perdagangan dan pembayaran juga akan dibebaskan selama 6 bulan.

Pemerintah Brunei mengumumkan bahwa mereka akan membayar 25 persen dari gaji karyawan sektor swasta selama 3 bulan untuk menutupi kerugian bisnis.

Ini termasuk sebagian dari upah pekerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpenghasilan kurang dari 1.500 dollar Brunei atau sekitar Rp 16 juta.

Pemerintah juga membebaskan sewa toko kecil dan warung makan.

Populasi sedikit

Berdasarkan analisis dari Institut Kesehatan Nasional Inggris (NIH), jumlah populasi Brunei yang kecil dan pemerintahan yang terpusat memungkinkan implementasi yang cepat dari penanganan Covid-19.

Langkah mitigasi dan membangun kapasitas untuk mendukung tahap pandemi selanjutnya.

Pemerintah Brunei sangat tersentralisasi dan ada alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dollar atau sekitar Rp 160 miliar khusus untuk pandemi.

Pusat Operasi Kedaruratan Kementerian Kesehatan menangani masalah sehari-hari dengan dukungan ad hoc dari instansi lain.

Meski di awal negara ini sempat bermasalah pada manajemen sumber daya dan ketidakjelasan tanggung jawab untuk mengamankan pengaturan logistik operasional.

Pelacakan kontak

Keberhasilan Brunei dalam mengendalikan gelombang pertama infeksi Covid-19 adalah mekanisme pengawasannya yang didukung oleh pelacakan kontak yang ketat.

Pada April 2020, rasio uji per kapita Brunei adalah 2479 tes untuk 100.000 orang, jumlah tertinggi di dunia saat itu.

Mereka memanfaatkan catatan digital pasien dalam database.

Sistem manajemen informasi kesehatan nasional menghubungkan semua fasilitas perawatan kesehatan dengan penetrasi populasi hampir 100 persen.

Ada tim khusus untuk pelacakan kontak yang terdiri dari petugas kesehatan masyarakat terlatih dan pekerja lapangan.

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pelacakan kontak, tim ini dilengkapi ditemani petugas kepolisian untuk membantu investigasi kasus dan pemetaan kegiatan.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Solo/Kompas.com