Dalam sebuah postingan di Twitter, anggota parlemen Lembah Pantai Fahmi Fadzil mengatakan penangguhan parlemen selama dua minggu karena Covid-19 "bukan alasan yang baik".

"Pemeriksaan yang melibatkan lebih dari 1.000 orang diadakan di Parlemen Kamis lalu, dan tingkat positifnya hanya 1 persen, jadi ini bukan alasan yang cukup baik untuk menutup Parlemen selama dua minggu," tulisnya.

Fahmi Fadzil menambahkan bahwa dia menganggap pernyataan direktur jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah bahwa perwakilan oposisi setuju dengan penundaan adalah menyesatkan.

Anggota parlemen Parti Keadilan Rakyat (PKR) Wong Chen menulis di Twitter bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Parlemen tetapi semua jalan utama diblokir.

"Saya bahkan mencoba jalan belakang. Sepertinya pemerintah pintu belakang ini bahkan mengunci pintu belakang Parlemen," tulisnya.

Pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang saat ini berkuasa telah dicap sebagai "pemerintah pintu belakang" karena mayoritas anggota parlemen di dalamnya adalah anggota koalisi Barisan Nasional (BN), yang kalah dalam pemilihan umum 2018 setelah lebih dari 60 tahun berkuasa.

Mereka kembali berkuasa setelah krisis politik negara tahun lalu, ketika anggota parlemen membelot dari pemerintah Pakatan Harapan, merampas dukungan mayoritas di Parlemen.

Muhyiddin, salah satu pembelot, dilantik pada 1 Maret 2020, dengan dukungan anggota parlemen BN.

Penundaan itu dilihat oleh para kritikus pemerintah sebagai upaya untuk menggagalkan seruan agar Perdana Menteri mengundurkan diri.

Muhyiddin memiliki mayoritas parlemen yang tipis dan telah memimpin koalisi pemerintahan yang tidak stabil sejak ia berkuasa.

Pada hari Minggu, Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membantah bahwa penundaan Parlemen dilakukan karena politik.

Ia bersikeras bahwa penundaan didasarkan pada data sains dan kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah menyarankan agar sidang dan pertemuan Parlemen di gedungnya ditunda selama dua minggu, mulai 29 Juli.

Langkah itu dilakukan di tengah perselisihan terbuka antara Muhyiddin dan Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah, atas keputusan sepihak pemerintah untuk membatalkan peraturan darurat alih-alih membahasnya di Parlemen seperti yang diarahkan oleh Raja.

Parlemen telah ditangguhkan secara efektif sejak keadaan darurat diumumkan pada Januari, yang dimaksudkan untuk mengatasi lonjakan infeksi Covid-19.

Tetapi jumlah kasus dan kematian telah meningkat tajam sejak itu.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar Konflik Politik di Malaysia