Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang mulai mempertimbangkan untuk meninjau kriteria pembatalan deklarasi darurat (PSBB) Covid-19 di Jepang sebagai tanggapan atas perluasan dan perpanjangan status darurat untuk tindakan pencegahan virus corona.

"Kita akan diskusikan nanti dengan para ahli terlebih dulu," papar Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, Rabu (18/8/2021).

Diharapkan lebih menekankan pada status vaksinasi dan jumlah orang yang sakit parah terutama akibat varian Delta yang merajalela saat ini di Jepang.

Diperkirakan PSBB akan dicabut pada 12 September, yang merupakan batas waktu deklarasi baru.

Dan keputusan akhir akan dibuat pada akhir bulan Agustus ini berdasarkan diskusi dari Subkomite Penanggulangan Corona pemerintah.

Baca juga: Kalangan Anak Muda di Jepang Bisa Vaksinasi Covid-19 Tanpa Reservasi di Shibuya Tokyo

Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan pada konferensi pers pada tanggal 18 Agustus kemarin bahwa ia akan "secara komprehensif menilai" pembatalan deklarasi, termasuk vaksinasi dan jumlah orang yang sakit parah.

"Saya ingin berdiskusi di antara para ahli dan pemerintah serta akan mengadakan diskusi dengan tegas. Dengan demikian kita akan mempertimbangkan untuk meninjau lebih baik lagi," kata Katsunobu Kato, terkait cara indikator yang ideal untuk menilai setiap tahap seperti status infeksi prefektur.

Ketika memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi, pemerintah menggunakan indikator seperti "jumlah orang yang baru terinfeksi" dan "ketatnya perawatan kesehatan" sebagai pedoman deklarasi, yang setara dengan "Tahap 4" saat ini (Red: Tahap 5 terbahaya, Tahap 1 paling baik, jumlah infeksi sedikit sekali).

Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.