Kendati demikian, banyak pihak skeptis dan mempertanyakan apakah kelompok itu akan menepati janjinya.

Baca juga: POPULER Internasional: Kasus Kematian Pertama Terkait Vaksin Pfizer di NZ | Sumber Kekayaan Taliban

Baca juga: Janji Bakal Moderat, Pengamat Sebut Taliban Hanya Gimmick demi Diakui Negara Lain

Sementara itu, seorang dosen di universitas kota mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban hanya berkonsultasi dengan guru dan siswa laki-laki.

Ia menyebut itu menunjukkan "pencegahan sistematis partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan" dan "kesenjangan antara komitmen dan tindakan Taliban."

Diketahui, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan pihaknya akan mengumumkan kabinet baru dalam beberapa hari mendatang.

Saat ditanya apakah akan ada perempuan dalam kabinet baru Afghanistan, Mujahid menjelaskan hal tersebut menjadi keputusan kepemimpinan.

Mengutip Reuters, ia tidak bisa mengantisipasi apapun keputusan para petinggi.

Disisi lain, Mujahid mengungkapkan para pejabat telah ditunjuk untuk menjalankan lembaga-lembaga utama, termasuk kementerian kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta bank sentral.

Diketahui, rasa frustrasi meningkat di Kabul karena kesulitan ekonomi yang parah, yang disebabkan oleh anjloknya mata uang dan kenaikan harga pangan.

Sementara, bank-bank masih tutup setelah jatuhnya kota itu ke tangan Taliban.

Tak hanya itu, Afghanistan juga menghadapi kerugian miliaran dolar dalam bentuk bantuan asing, menyusul penarikan keduataan besar Barat dari negara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Taliban mengatakan bank diperintahkan buka kembali dengan batas penarikan mingguan sebesar 200 USD atau 20 ribu Afghanistan.

Baca juga: Densus 88 Waspadai Pergerakan WNI Eks Kombatan Taliban yang Pulang ke Indonesia

Baca juga: Militan Taliban Dinilai Lihai Manfaatkan Media Sosial untuk Mengubah Citra

Terkait hal ini, Mujahid mengatakan masalah ekonomi yang dialami Afghanistan akan berkurang begitu pemerintahan baru terbentuk.

"Kejatuhan Afghanistan terhadap mata uag asing bersifat sementara dan karena situasi yang tiba-tiba berubah."

"(Ekonomi) akan kembali normal begitu sistem pemerintahan mulai berfungsi," ujarnya.