Dalam beberapa pekan ke depan, jelas Biden, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS akan mengumumkan persyaratan bagi perusahaan besar untuk memberikan waktu istirahat yang dibayar bagi staf yang mendapat vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru ini terancam menghadapi denda ribuan dolar per pelanggaran.

Mandat vaksinasi Covid-19 yang baru diumumkan Biden secara otomatis menggantikan perintah sebelumnya, yakni pegawai pemerintah yang tidak divaksin harus melakukan tes Covid-19 rutin.

Kini pegawai pemerintah yang menolak vaksinasi terancam pemecatan.

Secara keseluruhan, aturan sekarang mengharuskan sekitar dua pertiga dari semua pekerja AS divaksinasi.

Diperkirakan 80 juta warga Amerika tidak divaksinasi dan ribuan orang, sebagian besar tidak divaksinasi, meninggal setiap minggu karena Covid-19.

Ada sejumlah aturan lain yang diarahkan Biden, yakni penumpang pesawat yang tidak memakai masker akan didenda dua kali lipat hingga pengerahan petugas kesehatan ke wilayah-wilayah dengan lonjakan kasus Covid-19 tinggi.

Rencana ini memicu reaksi langsung dari beberapa tokoh Partai Republik.

Di mana mereka menilai, pemerintah tidak boleh berperan dalam keputusan kesehatan individu.

Diketahui sejumlah wilayah dengan tingkat vaksinasi Covid-19 rendah mencatat rekor infeksi yang tinggi di AS.

Baca juga: Penasihat Biden Didesak Mundur Setelah Ketahuan Danai Studi Virus Corona di China

Baca juga: Presiden AS Joe Biden Survei Dampak Kerusakan Badai Ida di New Orleans

"Jalan di depan, bahkan dengan varian Delta, tidak seburuk musim dingin lalu," kata Biden dalam pidato Kamis.

"Apa yang membuatnya sangat frustasi adalah bahwa minoritas orang Amerika yang berbeda menghalangi kita untuk berbelok," tambahnya.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), 64% orang dewasa Amerika telah divaksinasi lengkap.

Ada lebih dari 75% yang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)