Biden Dikecam Partai Republik Gara-gara Afghanistan, Demokrat Balik Salahkan Trump
Menlu AS Anthony Blinken pada sidang Kongres, Senin (13/9/2021) menyinggung peran eks Presiden Donald Trump terhadap kembalinya Taliban di Afghanistan
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken pada sidang Kongres, Senin (13/9/2021) menyinggung peran mantan Presiden Donald Trump terhadap kembalinya Taliban di Afghanistan.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mendapat banyak kritikan dari oposisi karena penarikan pasukan AS di Afghanistan berujung kekacauan.
Blinken menyebut bahwa sebenarnya Biden mewarisi perjanjian Trump dengan Taliban, yang memutuskan bahwa semua pasukan asing harus meninggalkan Afghanistan pada Mei tahun ini.
Dilansir Al Jazeera, penarikan pasukan AS pada akhir Agustus lalu menciptakan krisis bagi pemerintahan Biden.
Diketahui, Taliban mengambil alih negara dengan cepat di tengah proses penarikan pasukan itu.
Baca juga: Joe Biden dan Xi Jinping Bicara Lewat Telepon, Apa yang Mereka Bahas?
Baca juga: Perempuan Afghanistan Ramai-ramai Protes di Medsos Khawatir Dipaksa Pakai Burqa oleh Taliban
Partai Republik mengecam keputusan Biden itu hingga mendorong presiden untuk mundur.
Kini, para pendukung Biden di Kongres berusaha membela keputusan itu dengan membahas kebijakan pemerintah sebelumnya di bawah pimpinan Trump.
Dalam sidang Kongres pada Senin lalu, Legislator Demokrat fokus membahas pembicaraan Trump dengan Taliban.
"Kami mewarisi tenggat waktu (untuk penarikan), kami tidak mewarisi rencana," kata Blinken kepada House Foreign Affairs Committee (HFAC).
"Jadi tidak ada rencana sama sekali; sungguh menakjubkan bahwa itu tidak jauh, jauh lebih buruk," jawab anggota Demokrat dari California, Anggota Kongres Brad Sherman.
Pada Februari 2020, pemerintahan Trump menandatangani kesepakatan dengan Taliban yang akan memastikan penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan.
Kesepakatan juga menjamin "tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya".
Perjanjian tersebut membuahkan pembebasan 5.000 tahanan Taliban sebagai pertukaran tahanan dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat.
Biden kemudian mendorong batas waktu penarikan hingga akhir Agustus.