TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia tidak akan membubarkan parlemen setidaknya sebelum akhir Juli 2022, menurut kesepakatan yang ditandatangani dengan pihak oposisi, Reuters via USNews melaporkan.

Kesepakatan itu bertujuan menjaga stabilitas politik sembari memulihkan negara dari krisis Covid-19.

Malaysia mengalami pergolakan politik sejak kekalahan United Malays National Organisation (UMNO) dalam pemilu 2018 akibat skandal korupsi.

UMNO sebelumnya telah memimpin negara itu selama lebih dari 60 tahun.

Sejak kekelahan itu, dua pemerintahan pun telah runtuh.

Kini, penunjukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengembalikan peran perdana menteri kepada UMNO.

Koalisi Ismail Sabri, yang memegang mayoritas tipis di parlemen, pada hari Senin (13/9/2021) menandatangani pakta kerja sama dengan blok oposisi utama yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim.

Baca juga: Parlemen Malaysia Dibuka Kembali, PM Ismail Sabri Menangkan Dukungan Oposisi

Baca juga: Malaysia Lakukan Tes Swab Covid-19 Terhadap Orangutan Kalimantan

Di bawah ketentuan pakta, yang rinciannya dirilis untuk umum pada hari ini, menyebut pemerintah setuju untuk melakukan beberapa keputusan dan reformasi.

Reformasi itu termasuk menetapkan undang-undang untuk mencegah pembelotan dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun.

Sebagai imbalannya, koalisi Anwar tidak akan menghalangi pemerintah untuk mendapatkan suara penting di parlemen.

Kesepakatan itu juga termasuk komitmen untuk mendukung atau abstain pada anggaran pemerintah 2022, yang akan diajukan bulan depan.

Anggaran juga harus dinegosiasikan dan diselesaikan secara bipartisan, kata kesepakatan itu.