Kecam Aliansi Indo-Pasifik AS, Korut Akan Balas Jika Berdampak Pada Keamanannya
Korea Utara mengecam Aliansi Indo-Pasifik AS, termasuk kontrak kapal selam, dan akan membalas jika berdampak pada keamanan Pyongyang
Editor: hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Kementerian Luar Negeri Korea Utara Senin (20/09/2021) mengatakan aliansi baru AS di Indo-Pasifik dan kontrak kapal selam AS dengan Australia dapat memicu perlombaan senjata nuklir di wilayah tersebut.
Amerika Serikat pekan lalu mengumumkan pakta keamanan dengan Inggris dan Australia, sebagai bagian dari kemitraan strategis di mana kapal selam nuklir AS akan dipasok ke Canberra.
"Ini adalah tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan mengganggu keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik dan memicu rantai perlombaan senjata nuklir," kata media pemerintah Korea Utara KCNA mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri.
"Ini menunjukkan bahwa AS adalah pelaku utama yang menyisihkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," kata seorang kepala bagian berita asing di Departemen Pers dan Informasi kementerian.
Pada hari Rabu (15/9/2021), Korea Utara menembakkan dua rudal ke laut, dengan Seoul berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam beberapa jam kemudian.
Baca juga: Prancis Merasa Ditikam Dari Belakang, Tuduh AS Gagalkan Kesepakatannya dengan Australia
Baca juga: Korea Utara Uji Coba Rudal Balistik Yang Diluncurkan dari Kereta Api
Serentetan uji coba rudal dan kesepakatan pertahanan di Pasifik telah menyoroti perlombaan senjata regional yang semakin intensif di saat meningkatnya persaingan China-AS.
"Sangat wajar jika negara-negara tetangga termasuk China mengutuk tindakan ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas kawasan," kata pejabat Korea Utara itu.
Kebijakan Presiden AS Joe Biden dalam aliansi pertahanan Australia-AS-Inggris ini dipandang bertujuan untuk melawan kebangkitan China.
Hubungan pemerintahan yang dijalankan Biden terhadap Korea Utara dianggap berubah dari pendahulunya, Donald Trump.
Trump dianggap terlibat dalam hubungan diplomatik yang luar biasa dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Baca juga: Presiden Biden Ajak Macron Segera Bahas Kesepakatan Kapal Selam Australia
Baca juga: Armada Kapal Selam Nuklir Australia Untuk Antisipasi Konflik Dengan China, Apakah Negara Barat Siap?
"Sikap kesepakatan ganda AS semakin jelas setelah munculnya pemerintahan baru mengikis norma dan ketertiban internasional yang diterima secara universal dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," kata pejabat kementerian Korea Utara.
“Korea Utara pasti akan mengambil tindakan balasan yang sesuai jika hal itu berdampak pada keamanan negara kami,” katanya, seperti dilansir dari Channel News Asia.
Kesepakatan Aukus itu akan membuat AS berbagi teknologi kapal selamnya untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, setelah sebelumnya hanya membagikannya sekali dengan Inggris.
Ini berarti Australia akan mampu membangun kapal selam bertenaga nuklir yang lebih cepat dan lebih sulit dideteksi daripada armada bertenaga konvensional.
Kapal sela mini dalam berada di bawah air selama berbulan-bulan dan menembakkan rudal jarak jauh, meskipun Australia mengatakan tidak berniat menempatkan senjata nuklir pada mereka.
Baca juga: Indonesia Prihatin dengan Rencana Australia Rancang Kapal Selam Tenaga Nuklir
Baca juga: AS, Inggris, dan Australia Umumkan Aliansi Indo-Pasifik, Disebut untuk Lawan China
China tidak disebutkan secara langsung selama pengumuman pengaturan keamanan. Namun, para pemimpin ketiga negara tersebut berulang kali menyebut masalah keamanan regional yang telah "tumbuh secara signifikan".
China mengecam pakta AS-Inggris-Australia sebagai hal yang merusak
Korea Utara juga merujuk tanggapan Prancis pada kesepakatan Aukus, yang disebut sebagai tikaman dari belakang. “Pakta itu telah menyebabkan krisis serius antara sekutu,” sebut Korea Utara, seperti dilansir dari BBC.
Prancis telah mengkritik pakta Aukus karena perjanjian itu membuat Prancis kehilangan kontrak pembuatan kapal selam dengan Australia bernilai puluhan miliar dolar AS.
Prancis mengaku baru diberitahu tentang kesepakatan tiga negara ituhanya beberapa jam sebelum Biden mengumumkannya. (Tribunnews.com/CNA/BBC/Hasanah Samhudi)