● Pihak Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan China di setiap bidang, dan terutama dengan kesempatan untuk menggabungkan konsep “Jalan Sutra Maritim Abad 21” China dengan strategi pembangunan baru di Indonesia, pihak China akan membangun infrastruktur Indonesia.

"Menanggapi kedua niat tersebut, China telah menjanjikan dan menandatangani investasi 6 miliar" di Indonesia dolar AS,” paparnya lagi.

Mengenai isi yang disepakati, Deputi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Indonesia, mengatakan dalam laporan media pada hari berikutnya: “Pemerintah Indonesia tidak berniat menggunakan pembiayaan keuangan pemerintah untuk mempromosikan proyek kereta api berkecepatan tinggi ini. 

Badan Kerjasama Internasional Jepang memperkirakan total investasi dalam proyek ini adalah  6 miliar dolar AS. Jika profitabilitas proyek negatif, perusahaan swasta  tidak dapat menghasilkan utang dengan sendirinya, maka idealnya BUMN Indonesia yang berinisiatif, BUMN memiliki 74% saham, pemerintah memiliki 16% saham, dan perusahaan swasta 10% saham.

“Harap perhatikan  6 miliar dolar AS ini," tekan profesor Endo lagi.

Xi telah berjanji dan menandatangani pada bulan April   bahwa dia akan menginvestasikan  6 miliar dolar AS ini dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia.

Setelah melakukan persiapan sejauh ini, pemerintah China mengajukan syarat bahwa "pemerintah Indonesia tidak memiliki beban keuangan. Tidak perlu menjamin utang dalam tawaran" kompetisi kereta cepat Jepang-China.

Ditambahkan pula dengan syarat sejumlah BUMN yang terkait dengan perkeretaapian di China dan BUMN di Indonesia akan bersama-sama membuat badan usaha baru.

"Wujud "BUMN Indonesia yang memimpin" pada pertemuan 22 April diwujudkan di titik pendaratan BUMN dan beberapa BUMN di China akan bersama-sama mendirikan perusahaan baru di Indonesia.”

Oleh karena itu, dalam "tawaran" kompetisi Jepang-China, China sudah memenuhi permintaan pemerintah Indonesia sejak 22 April sebelumnya. Hal itu dilakukan bukan dalam situasi persaingan dalam bentuk penawaran, melainkan dalam kunjungan tunggal Presiden Xi, papar Profesor Endo lebih lanjut.

Berita perubahan kebijakan Jokowi belum lama ini juga diungkap Sankei, JB Press dan beberapa media Jepang lainnya saat ini.