TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk oleh penentang pemerintah militer atau junta, menyambut baik keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Senin (18/10/2021).

Diketahui, ASEAN telah mengeluarkan pemimpin junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak regional yang akan digelar 26-28 Oktober mendatang.

Keputusan itu diambil karena negara-negara anggota ASEAN hanya menghendaki perwakilan yang sah dari Myanmar.

Menurut ASEAN, Min Aung Hlaing yang merupakan pemimpin kudeta pemerintah sipil Februari lalu, bukanlah pemimpin sah Myanmar.

Adapun ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar.

Baca juga: Tak Diundang KTT Asean, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan AS dan UE atas Pengucilan Itu

Lebih lanjut, oposisi junta, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang telah dilarang oleh militer, mengusulkan kriteria perwakilan non-politik yang akan menghadiri KTT ASEAN.

Perwakilan non-politik harus merupakan tokoh yang benar-benar netral, seperti yang diputuskan akhir pekan lalu oleh ASEAN.

Perwakilan tersebut juga harus dipastikan bukan bagian dari junta yang menyamar.

Selanjutnya, juru bicara NUG meminta agar ASEAN mengakui mereka sebagai perwakilan yang tepat untuk menghadiri KTT.

"ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat," kata juru bicara NUG, dokter Sasa dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: Menlu Retno Soal Myanmar: Soal 5 Poin Konsensus Belum Ada Kemajuan Berarti

Keputusan yang diambil ASEAN untuk mengucilkan junta disebut-sebut sebagai langkah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pemimpin militer.

Keputusan itu juga merupakan langkah berani yang luar biasa untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.

Brunei, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada alur yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada April untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.

Seorang juru bicara junta, Zaw Min Tun memberikan tanggapan atas keputusan ASEAN.