Diberitakan Tribunnews sebelumnya, pada Mei 2020, Irak dipimpin menteri baru yakni Mustafa al-Kadhimi.

Dia adalah kepala intelijen Irak dan mantan jurnalis di negara itu.

Namun, Kadhimi harus memulai pemerintahannya dengan jajaran kabinet yang belum lengkap lantaran sejumlah kandidat menteri ditolak.

Baca juga: Pekerja Migran Indonesia asal Indramayu di Irak Dipaksa Majikan Kerja 17 Jam Sehari

Baca juga: SOSOK Sami Jasim al-Jaburi, Salah Satu Pemimpin Top ISIS yang Berhasil Ditangkap Pasukan Irak

Para pejabat Irak mengatakan Kadhimi dapat diterima oleh Amerika Serikat dan Iran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyambut pemerintahan baru dibawah Kadhimi itu.

Dia juga mengatakan, Washington akan memperbarui 120 hari pengabaiannya kepada Irak.

Sehingga Irak bisa mengimpor listrik dari Iran untuk mengondisikan pemerintahan yang baru dengan baik.

Sebelumnya, pemimpin sementara yakni Adel Abdul Mahdi, tahun lalu mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri setelah didemo masyarakat.

Baca juga: Aliansi Politik Pro Iran Alami Kekalahan dalam Pemilu Irak

Baca juga: Siapa Sami Jasim al-Jaburi? Anggota Senior ISIS yang Baru Saja Ditangkap Pasukan Irak, Ini Perannya

Ribuan demonstran anti pemerintah turun ke jalan dan menuntut para elit penguasa Irak agar meninggalkan jabatannya.

Mereka menuduh kelas politik yang mengambil alih setelah invasi AS 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein dari korupsi yang telah menyebabkan negara itu menjadi disfungsi dan kehancuran ekonomi.

Pertempuran atas portofolio pemerintah sejak pengunduran diri Abdul Mahdi pada November mencegah dua calon perdana menteri untuk membentuk kabinet.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Ika Nur Cahyani)