TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat akan memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing dengan alasan bahwa China melanggar hak asasi manusia, jelas Gedung Putih pada Senin (6/12/2021).

Boikot diplomatik itu didorong beberapa anggota Kongres AS dan kelompok advokasi selama berbulan-bulan sebelumnya.

Sebagai tanggapannya, Beijing mengancam akan melakukan pembalasan dengan tegas kepada Amerika.

Dilansir Reuters, pemerintahan Joe Biden menyoroti aksi genosida yang dilakukan China kepada minoritas Muslim di Xinjiang. 

Baca juga: Abaikan Protes China Soal Pengeboran Migas di Natuna, Profesor Eddy: Sikap RI Sudah Tepat

Baca juga: AS Boikot Diplomatik di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Ini Alasannya

"Perwakilan diplomatik atau resmi AS akan memperlakukan Olimpiade ini sebagai bisnis seperti biasa dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman RRT di Xinjiang, dan kami tidak bisa melakukan itu," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, Senin (6/12/2021).

Gedung Putih mengatakan tidak ada delegasi resmi yang akan dikirim ke Olimpiade ini.

Kendati demikian, para atlet AS dapat hadir dan didukung penuh oleh pemerintah.

"Kami akan mendukung mereka 100% dari rumah," ujar Psaki.

China Sebut Boikot Bermuatan Politik

Menanggapi hal ini, Kedutaan China di Washington menyebut pemboikotan sebagai "manipulasi politik".

"Faktanya, tidak ada yang akan peduli apakah orang-orang ini (pejabat AS) datang atau tidak, dan itu tidak berdampak apa pun pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 yang akan diselenggarakan dengan sukses," kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu.

Liu, dikutip dari BBC, menambahkan bahwa China tidak mengundang politisi AS. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian sebelum pengumuman mengatakan China akan mengambil "tindakan balasan yang tegas, jika AS bertekad untuk memiliki caranya sendiri".

"Saya ingin menekankan bahwa Olimpiade Musim Dingin bukanlah panggung untuk sikap dan manipulasi politik," kata Zhao pada konferensi pers.

Di platform media sosial Weibo, topik pencarian "boikot diplomatik AS atas Olimpiade Musim Dingin Beijing" telah disensor pada Selasa pagi ini.

Sebagian besar komentar publik di media pemerintah Global Times juga dihapus, hanya menyisakan delapan dari hampir 1.500 komentar.

Perwakilan pemerintah tingkat tinggi biasanya hadir di Olimpiade.

Awal tahun ini, Ibu Negara Jill Biden memimpin delegasi AS di Olimpiade musim panas yang diadakan di Tokyo.

Tanggapan dari Beberapa Negara

Meski belum memutuskan, Kanada juga turut menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di China.

"Kanada tetap sangat terganggu oleh laporan mengganggu pelanggaran hak asasi manusia di China," kata Kementerian Luar Negeri Kanada dalam sebuah pernyataan.

"Kami diberitahu tentang keputusan AS dan kami akan terus membahas masalah ini dengan mitra dan sekutu kami."

Pemerintah Australia dan Jepang juga masih mempertimbangkan posisi mereka terkait Olimpiade Beijing yang bakal digelar 4 Februari mendatang.

Baca juga: Dokumen Etnis Uighur Bocor, PB HMI Tuding Adanya Pelanggaran HAM

Baca juga: Presiden Jokowi Diyakini Mampu Membujuk China untuk Menyudahi Aksi Genosida terhadap Etnis Uighur

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Grant Robertson mengatakan tidak akan mengirim pejabat pemerintah karena kekhawatiran penularan Covid-19.

Keputusan ini muncul lebih dulu dibanding pemboikotan AS.

Stefano Sannino, kepala layanan diplomatik Uni Eropa, mengatakan pada Jumat bahwa boikot adalah masalah masing-masing negara anggota, bukan kebijakan luar negeri Uni Eropa yang umum.

Presiden Rusia Vladimir Putin adalah satu-satunya pemimpin negara besar yang telah menerima undangan China.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)