Pemerintah Inggris Siapkan Rencana C untuk Atasi Covid-19 Varian Omicron
Baru saja perkenalkan Rencana B, pemerintah Inggris sudah siapkan Rencana C untuk atasi penyebaran varian Omicron Covid-19.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan virus corona "Rencana C" yang lebih ketat.
Langkah-langkah Rencana B baru saja diumumkan dalam upaya mengekang penyebaran varian Omicron.
Namun kini para menteri dilaporkan menyusun rencana baru yang lebih ketat untuk tahun baru.
Rencana B yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari Rabu (8/12/2021) lalu di antaranya diberlakunya kembali bekerja dari rumah, perlunya paspor vaksin untuk acara-acara besar dan diwajibkannya memakai masker.
Secara spesifik Rencana C belum ditetapkan.
Tetapi Manchester Evening News melaporkan Rencana C meliputi diharuskannya masyarakat untuk check-in dengan aplikasi NHS Covid saat masuk pub dan restoran.
Baca juga: Ingatkan Omicron Jadi Ancaman Baru, IMF Akan Berikan Fasilitas SDR ke Negara Anggota G20
Baca juga: Ingatkan Omicron Jadi Ancaman Baru, IMF Akan Berikan Fasilitas SDR ke Negara Anggota G20
Masker juga menjadi hal wajib dipakai di semua tempat di dalam ruangan dan paspor vaksin dapat diperpanjang.
Tinjauan terhadap langkah-langkah Rencana B diharapkan dilakukan pada 5 Januari.
Sebelumnya PM mengatakan langkah-langkah "proporsional dan bertanggung jawab" dapat ditinjau sebelum itu jika dianggap perlu.
Oleh karena itu, pembatasan yang lebih ketat bisa saja diterapkan pada awal Januari tergantung pada bagaimana situasi Omicron selama musim liburan mendatang.
Dilansir Daily Star, varian Omicron diprediksi menjadi varian paling dominan dari Covid-19.
Analisis awal menunjukkan kemungkinan ada beberapa tingkat pengurangan efektivitas vaksin terhadap varian ini.
Para menteri di Inggris telah menghadapi kritik karena memperkenalkan langkah-langkah yang lebih keras.
Muncul kemarahan di Partai Konservatif yang dipicu oleh kecurigaan bahwa pembatasan baru dilakukan sebagai upaya untuk mengalihkan isu dari skandal perdana menteri.