TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapal kargo Rwabee milik Uni Emirat Arab (UEA) yang sedang berlayar di Laut Merah dibajak pemberontak Houthi Yaman, Minggu (2/1/2022).

Kapal tersebut dikabarkan sedang mengangkut peralatan medis dan obat-obatan milik Arab Saudi dari Pulau Sokotra, sekitar 80 kilometer di timur Tanduk Afrika.

Dalam kapal kargo Rwabee tersebut, sejumlah awak kapal ikut disandera. Salah satunya awak berasal dari Indonesia bernama Surya Hidayat Pratama, sebagai Chief Officer di kapal itu, belum diketahui nasibnya hingga kini.

"Iya betul, ada awak kapal ABK Indonesia yang ikut disandera di kapal kargo tersebut,"ungkap pendiri Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar. saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (10/1/2022) pagi.

Berdasar tayangan Youtube di saluran Radarekspres, Sabtu (8/01/2022), disebutkan, ABK Indonesia yang ikut tersandera di kapal tersebut merupakan warga Makassar. 

Istri ABK tersebut, Sri Rahayu, mengungkapkan harapannya kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk dapat membantu pembebasan suaminya.

Baca juga: Militan Houthi Yaman Sita Kapal UEA, Diduga Bawa Persediaan Militer

Dalam tayangan tersebut pihak humas Serikat Pelaut Sulawesi Selatan juga meminta perhatian serius pemerintah.

Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar. mengungkapkan keprihatinan dengan peristiwa yang menimpa pelaut Indonesia tersebut.

Baca juga: Koalisi Pimpinan Saudi Serang Kamp Militan Houthi di Ibu Kota Sanaa

Karena itu dia menyerukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk membantu pembebasan awak kapal Indonesia tersebut.

"Saya mendesak agar pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bisa membuka jalur diplomasi yang dibutuhkan, agar bisa menyelamatkan warga Indonesia yang disandera," ujarnya.

"Saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Serikat Pelaut Sulawesi Selatan (SPSS) yang telah berusaha menghubungi pihak KBRI di negara UEA.

Baca juga: Pasukan Saudi Cegat dan Hancurkan Drone Bunuh Diri Houthi Yaman

"Langkah SPSS memberi angin segar bagi kepedulian untuk para pelaut dan keluarga tentunya, " kata Capt. Hakeng di Jakarta, Senin (10/01/2022).

Capt. Hakeng menekankan, negara melindungi warga negaranya yang berada  di luar negeri termasuk terkait dengan tindak pelanggaran keadilan internasional ataupun peristiwa kejahatan yang menimpa warga negara.

Begitu juga dengan tanggung jawab Negara yang melindungi warga negara asing di negara Indonesia. 

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, Kepolisian, TNI AL, Persatuan Pelaut Nasional dan Internasional dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan di sana," ujar Capt.Hakeng.

"Pemerintah sebaiknya juga  berkoordinasi dengan agen, dan atau dengan pemilik kapal kargo Rwabee yang mempekerjakan pelaut Indonesia. Perlindungan hukum terhadap awak kapal adalah tanggung jawab negara. Pelaut Indonesia adalah WNI dan berhak untuk dibantu dan dilindungi oleh negara seperti WNI lainnya," katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia dapat turut serta menangani kasus pembajakan ini.

"Karena dalam UNCLOS 1982 (konvensi hukum laut 1982) pada Pasal 100 yang berbunyi, Semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara," jelasnya.

"Inilah saatnya untuk pemerintah menunjukkan tanggung jawab dalam melindungi pelaut Indonesia yang sedang mengalami masalah," kata Capt. Hakeng.

"Dengan ikut sertanya pemerintah untuk menyelamatkan pelaut yang disandera akan membawa dampak positif di mata masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Segera bertindak untuk membantu pelaut yang dalam masalah," jelasnya. 

Menurutnya, menjaga keselamatan jiwa pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing merupakan sebuah harga mati.

Saat ini terdapat hampir 1,2 juta pelaut Indonesia, baik yang bekerja di kapal perikanan maupun kapal niaga. Menurutunya, para pelaut memberi sumbangan devisa untuk negara.

Berdasarkan catatan dari International Labour Organization (ILO), Indonesia adalah penyuplai pelaut dunia.

"Patut diingat, pelaut adalah salah satu  pekerja yang memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian sebuah negara Indonesia. Sumbangan dari pekerja maritim kita adalah sekitar Rp150 triliun,” pungkasnya.