TRIBUNNEWS.COM - Sebuah laporan PBB mengatakan Taliban dan sekutunya diyakini telah membunuh sejumlah mantan pejabat Afghanistan, anggota pasukan keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan kontingen militer internasional.

Laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan PBB menggambarkan kondisi kehidupan yang memburuk bagi 39 juta orang Afghanistan meskipun pertempuran telah berakhir dengan pengambilalihan Taliban pada bulan Agustus, lalu.

"Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan," kata Guterres, seperti dilansir dari CNA.

Laporan terbaru itu terdengar dalam serangkaian peringatan yang dikeluarkan Sekjen PBB dalam beberapa bulan terakhir tentang krisis kemanusiaan dan ekonomi yang dipercepat setelah Taliban merebut Kabul ketika penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) dan penghentian bantuan internasional.

Baca juga: Pembatasan Ketat Covid-19, PM Selandia Baru Tak Izinkan Jurnalis Hamil Ini Kembali dari Afghanistan

Baca juga: Bantuan Afganistan Diperluas, Taliban Diminta Izinkan Perempuan untuk Sekolah

Guterres merekomendasikan agar dewan menyetujui restrukturisasi misi PBB untuk menangani situasi tersebut, termasuk pembentukan unit pemantauan hak asasi manusia baru.

Misi PBB yakni terus menerima tuduhan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa dan pelanggaran lainnya terhadap mantan pejabat, anggota pasukan keamanan dan orang-orang yang bekerja untuk kontingen militer internasional pimpinan AS meskipun amnesti umum diumumkan oleh Taliban, kata laporan itu.

Misi tersebut telah menetapkan sebagai laporan yang kredibel bahwa lebih dari 100 orang telah tewas lebih dari dua pertiga dari mereka diduga oleh Taliban atau afiliasi mereka sejak 15 Agustus, katanya.

Ada juga tuduhan yang kredibel tentang pembunuhan di luar proses hukum terhadap sedikitnya 50 orang yang diduga anggota cabang lokal kelompok militan Negara Islam, menurut laporan itu.

"Pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," katanya.

Diskriminasi Perempuan Afghanistan

Pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan, para pemimpin Taliban melakukan diskriminasi pada perempuan Afghanistan.

Dikatakan, Taliban juga melakukan kekerasan berbasis gender berskala besar dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

"Kami prihatin dengan upaya terus menerus dan sistematis untuk mengecualikan perempuan dari bidang sosial, ekonomi, dan politik di seluruh negeri," kata para ahli, Senin (17/1/2022), dilansir Al Jazeera.

“Kekhawatiran ini diperburuk dalam kasus perempuan dari minoritas etnis, agama atau bahasa seperti Hazara, Tajik, Hindu, dan komunitas lain yang perbedaan atau visibilitasnya membuat mereka semakin rentan di Afghanistan,” imbuhnya.