GNU dimaksudkan untuk menyatukan lembaga-lembaga negara yang terpecah dan mengawasi pemilihan pada bulan Desember mendatang. 

Faksi-faksi yang bersaing, memperebutkan posisi setelah proses pemilihan gagal di tengah perselisihan tentang aturan.

Parlemen, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara, menyatakan GNU tidak sah.

Parlemen juga akan mengadakan pemungutan suara pada Kamis ini untuk menunjuk perdana menteri baru dan pemerintahan baru.

Baca juga: Sosok Yahya Muhaimin, Mantan Mendiknas Era Gus Dur yang Tertarik Dunia Politik Sejak Kecil

Baca juga: Pria di India Diselamatkan setelah Terjebak di Jurang Sempit, Bertahan 2 Hari Tanpa Makan dan Minum

Dalam pidatonya baru-baru ini, Dbeibah mengaku akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan umum dan bahwa GNU sebagai pemerintahan sementara Libya diakui negara-negara Barat.

Sementara itu, Parlemen pada pekan ini mengatakan tidak ada pemilihan umum di tahun ini setelah terjadi amandemen.

Langkah Parlemen untuk memilih perdana menteri baru dapat menyebabkan kembalinya situasi sebelum pemerintah persatuan Dbeibah dilantik, dengan pemerintahan paralel berusaha untuk mengatur Libya dari kota-kota yang berbeda.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)