Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - China telah menyatakan 'keprihatinan' terkait situasi yang berkembang di Ukraina saat ini, setelah Rusia mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) dari Ukraina.

Dikutip dari laman Russia Today, Selasa (22/2/2022), Menteri Luar Negeri China Wang Yi pun melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam panggilan telepon pada Selasa waktu setempat.

Ia mengatakan bahwa 'perubahan terbaru' ini terkait dengan kegagalan berkelanjutan dalam menerapkan Perjanjian Minsk 2015.

Ini memberikan peta jalan untuk reintegrasi damai di wilayah Donbass yang memisahkan diri dari Ukraina.

Baca juga: Mengapa Rusia Akui Kemerdekaan Wilayah Separatis Ukraina?

Perlu diketahui, pada Senin kemarin, Rusia mengakui dua republik yang memproklamirkan diri sebagai entitas independen, yakni DPR dan LPR.

Rusia mengklaim bahwa penolakan Ukraina untuk memenuhi kewajibannya di bawah Protokol Minsk dan penolakannya yang jelas untuk mencari resolusi yang dinegosiasikan dengan daerah pemberontak, telah menjadi landasan bahwa 'langkah yang diambil Rusia adalah benar'.

Saat mengakui republik yang memisahkan diri dari Ukraina itu sebagai negara berdaulat, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan ke wilayah itu demi melakukan penjagaan terhadap kemungkinan dilancarkannya aksi militer oleh pasukan Ukraina.

"Saya berbicara dengan Penasihat Negara Republik Rakyat China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Saya menggarisbawahi perlunya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina," cuit Blinken dalam akun Twitternya.

Sebagai diplomat top China, Wang Yi pun menekankan posisi China terkait masalah Ukraina tetap konsisten.

"Kekhawatiran keamanan yang sah dari negara mana pun harus dihormati dan prinsip-prinsip Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) harus ditegakkan," kata Wang Yi.

Wang Yi kemudian meminta semua pihak yang terlibat untuk 'menahan diri dan mengakui pentingnya menerapkan prinsip keamanan, meredakan situasi, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog serta negosiasi'.

Sebelumnya, pengakuan Rusia atas wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO.

Rusia menuduh NATO sebagai aliansi militer yang merusak keamanan nasionalnya dengan memperluas cakupannya ke Eropa timur.

Tidak hanya itu, Rusia juga mengklaim blok pimpinan AS itu menargetkan Ukraina untuk penempatan aset militernya, dan menganggap ini tidak dapat diterima.

Baca juga: Sebut Invasi Rusia ke Ukraina Telah Dimulai, Inggris Siap Jatuhkan Sanksi

Sementara itu, AS dan sekutunya menolak proposal Rusia untuk memberlakukan moratorium ekspansi NATO dan mengembalikan kehadiran militernya di benua itu.

Sebaliknya, mereka justru menuduh Rusia merencanakan perang agresi terhadap Ukraina.

Di sisi lain, pendukung asing Ukraina menerbangkan pesawat yang penuh dengan senjata canggih ke Ukraina, mengklaim bahwa mereka diperlukan untuk mempertahankan negara itu dari serangan Rusia.

Namun Rusia mengatakan bahwa pengiriman itu tampaknya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan militer Ukraina dalam persiapan untuk melancarkan serangan terhadap pemberontak.